Merdeka.com - Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Adventus Edison Shuwat mengatakan realisasi tagihan tunggakan iuran program kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Papua hingga akhir November 2018 mencapai Rp 4 miliar lebih dari target hingga akhir tahun sebesar Rp 6 miliar.

Dia mengakui, sesuai dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, perusahaan yang tidak membayar iuran kepesertaan karyawan dianggap sebagai bentuk pelanggaran sehingga bisa dikenai sejumlah sanksi. Sanksi tersebut berupa sanksi administrasi sampai hukum pidana, apabila terbukti melanggar dan menyebabkan kerugian bagi peserta dan negara.

"Dalam pasal UU tersebut ada ancaman pindana 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Pembayaran itu merupakan kewajiban perusahaan, dan jika tidak dilakukan berarti melanggar aturan negara," Kata Edison dikutip Antara, Selasa (4/11).

Dia menjelaskan, berbagai profesi pekerjaan sebagai ART (Asisten Rumah Tangga), pedagang pasar, tukang ojek, buruh kebersihan pedagang asongan, calo, dan lain-lain, mereka bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan hak jaminan sosial yang sama. "Ketika pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar sebesar Rp16.800/bulan maka dia sudah terlindungi dalam kepesertaan jaminan sosial BPJS," katanya.

Berdasarkan data peserta BPJS Ketenagaakerjaan di Papua hingga 2018 tercatat 111.000 peserta dari 2.800 perusahaan, badan usaha milik negara,BUMD pemerintah dan kalangan swasta di 29 kabupaten/kota.