Merdeka.com - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk membuka kantor perwakilannya di luar negeri. Meski demikian, rencana itu belum bisa terlaksana mulus lantaran kendala birokrasi.

"Ini sedang kita bicarakan dengan Kementerian Luar Negeri, kalau membuka perwakilan ini birokrasi cukup panjang karena ada perjanjian antar negara. Ini yang saat ini sedang kita jajaki," kata dia di Jakarta, Kamis (15/11).

Sebagai langkah awal, BPJS Ketenagakerjaan coba jajaki kesepakatan dengan mitra kerja di negara penempatan sembari menunggu hasil dari Kementerian Luar Negeri RI.

"Dalam waktu dekat kami akan menandatangani kerjasama MoU dengan mitra kita di Sabah dan di Serawak (Malaysia) untuk bersama-sama melakukan sosialisasi edukasi dan penanganan pendaftaran para TKI di daerah Serawak dan Sabah. Untuk piloting kita lakukan di daerah itu dulu," paparnya.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya telah coba jalin kerjasama dengan KBRI di beberapa negara penempatan seperti Hong Kong, Singapura, Taiwan, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam, untuk melakukan sosialisasi pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi TKI di sana.

Menurut catatan per 1 Agustus 2018, terdapat sebanyak 398.326 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, 144.837 diantaranya merupakan calon PMI ang sedang melakukan pelatihan dan persiapan kerja, sementara 253.489 lainnya telah bekerja di luar negeri.

Agar angka tanggungan pekerja yang terdaftar bisa bertambah, Agus menyatakan, BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai elemen yang ada, baik pemerintah maupun pihak swasta.

"Prinsipnya BPJS Ketenagakerjaan bisa bekerjasama dengan pihak manapun. Baik itu swasta, pemerintah, dalam dan luar negeri, termasuk dengan konsorsium. Ya kita akan duduk bersama apa yang harus dikerjasamakan, kita akan lihat dulu," ujar dia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com