Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal bahwa pemerintah akan mengkaji kebijakan fiskal terkait pengenaan pajak terhadap robot. Hal ini dilakukan karena semakin banyaknya pekerjaan yang dapat digarap oleh robot dan tidak lagi mengandalkan tenaga manusia.

"Kalau dunia ini semakin otomatisasi dan robot jadi faktor produksi yang mengganti tenaga kerja manusia cukup besar, maka yang akan muncul dua kebijakan fiskal. Pertama robot yang bekerja bayar pajak penghasilan dan (kedua) manusia yang tidak kerja dikasih income," ujarnya di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/1).

Sri Mulyani mengatakan, seiring perkembangan zaman yang kian pesat, pemimpin negara di dunia memang terus mencari upaya untuk memberi dana manfaat (unemployment benefit) bagi manusia yang mengalami pengurangan pendapatan akibat tergantikan oleh robot.

Untuk memberi unemployment benefit ini, maka sumber pendapatan adalah melalui pengenaan pajak pada robot. "Karena tidak mungkin di APBN negara manapun, baik negara maju sekalipun, untuk kasih income kepada yang tidak kerja, kalau negara tidak mendapatkan revenue," katanya.

Pengenaan pajak pada robot sudah menjadi pembahasan negara-negara di dunia dalam perekonomian ke depan. Kemenkeu sendiri akan terus menjaga kebijakan fiskal dengan memperhatikan perubahan di masa depan, di samping juga mengelola kebijakan di masa kini.

"Ini suatu rezim masa depan, kalau kita bayangkan seperti film Robocop yang semua polisinya robot tersebut ada di dunia nyata, lalu manusia ngapain? Ini pertanyaan yang fundamental dibahas dalam kebijakan publik. Poinnya adalah kita harus lihat struktur dari pasar pekerja kita, siapa yang bekerja, dapat income berapa, harus bayar pajak apa, dan untuk siapa," tandasnya.