Merdeka.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan penundaan pembangunan konstruksi pembangkit listrik pada tahun 2016 sebesar 50 persen, yang kemudian dilanjutkan pengerjaannya pada tahun 2017, akan menyebabkan penambahan nilai tambah terhadap perekonomian tidak seoptimal jika pelaksanaannya sesuai rencana.

Padahal, program pembangunan pembangkit listrik dalam lima tahun sebesar 35 GW yang sesuai rencana akan memberikan penambahan nilai tambah terhadap perekonomian Indonesia sisi produksi sebesar 0,2 persen pada tahun 2017.

"Hal ini karena penundaan konstruksi akan berakibat pada penundaan operasionalisasi pembangkit listrik, sehingga efek lanjutannya terhadap perekonomian menjadi tidak optimal," ujar Bambang di kantornya, Jakarta, Kamis (8/12).

Dia menambahkan, pembangunan pembangkit listrik yang sesuai dengan rencana hanya di Pulau Jawa dan Sumatera. Akibatnya, penundaan proyek konstruksi ketenagalistrikan di luar pulau Jawa dan Sumatera akan menyebabkan penurunan kontribusi terhadap nilai tambah perekonomian sisi produksi menjadi 0,09 persen.

Dengan demikian, Bambang mengimbau agar seluruh pihak terkait bisa melakukan pembangunan pembangkit listrik sesuai dengan Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik (RUPTL) dari PT PLN.

"Melalui langkah antisipasi kebijakan yang tepat, terutama untuk memitigasi dampak resiko ekonomi ke depan, target pertumbuhan ekonomi pemerintah sangat mungkin dicapai," imbuhnya.