Respons Bos OJK soal Rencana DPR Buat Undang-Undang Fintech

Selasa, 2 April 2019 17:14 Reporter : Wilfridus Setu Embu
Respons Bos OJK soal Rencana DPR Buat Undang-Undang Fintech Ketua OJK Wimboh Santoso. ©2017 merdeka.com/idris

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengkaji untuk membuat Undang-undang (UU) guna mengatur bisnis fintech (financial technology) di Tanah Air. UU ini diharapkan bisa melindungi konsumen dan memberikan manfaat bagi negara lewat penarikan pajak transaksi online yang ada di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso tidak memberikan pernyataan apakah UU Fintech memang keperluan yang mendesak atau belum. Namun, dia mengatakan bahwa saat ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mekanisme pengumpulan pajak dari fintech.

"Saya rasa prinsipnya mau melalui fintech atau tidak, adalah wajib pajak itu jelas apabila mendapatkan manfaat atau keuntungan dalam usaha baik fintech tidak fintech adalah wajib membayar pajak," kata dia, saat ditemui, di Lot 1 SCBD, Jakarta, Selasa (2/4).

Menurut dia, selama ini pelaku usaha baik konvensional maupun berbasis digital tentu membayar pajak atas hasil usahanya. "Tinggal bagaimana tekniknya. Makanya setiap usaha fintech maupun tidak fintech, e-commerce maupun biasa, itu sama di UU jelas. Kalau fintech tentu bagaimana koleksinya. Itu berbeda. Itu yang barangkali kita pikirkan," ungkapnya.

Sejauh ini, Wimboh terus berusaha mengoptimalkan kerja dalam rangka mengawasi bisnis sektor jasa keuangan digital (fintech) meskipun belum ada payung hukum berupa undang-undang khusus yang mengatur fintech. "Tidak ada undang-undang kita tetap menjalankan tugas," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mengkaji rencana pembuatan regulasi terkait financial technology alias fintech.

"Saat ini semua usulan dari masyarakat sedang dalam kajian di DPR. Apakah nanti kebutuhan untuk mendesak, sangat tergantung kepada apa yang diharapkan oleh publik, bisa berasal dari inisiatif pemerintah, berasal dari DPR semua sedang dalam kajian plus minus," kata dia, saat ditemui, di Sini Nasional INDEF, Jakarta, Selasa (26/3).

"Yang pasti kita tidak boleh melewatkan atau ketinggalan dari pada kemajuan teknologi ini kalau kita tidak mau tergilas oleh kemajuan teknologi yang sekarang sudah masuk teknologi lebih maju 4.0," lanjut dia.

Aturan tersebut, kata dia, diharapkan dapat mengatur sekaligus dapat menarik manfaat dari perkembangan teknologi digital di sektor keuangan.

"Selama ini kita belum bisa menjangkau, tetapi dalam waktu dekat kita sedang membahas dengan pemerintah agar triliunan transaksi di sini bisa kita tarik pajaknya sehingga ada tambahan pemasukan bagi negara," jelas dia.

Meski demikian, dia mengatakan bahwa peraturan yang saat ini sudah ada masih dapat mengatur fintech. "Sampai saat ini masih banyak aturan regulasi yang bisa masih bisa melindungi konsumen, seperti undang-undang perlindungan konsumen dan keuangan kita juga masih bisa," tandasnya. [idr]

Topik berita Terkait:
  1. OJK
  2. Fintech
  3. Jakarta
  4. Wimboh Santoso
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini