Tuntas Penantian Puluhan Tahun, 1.570 Transmigran Terima SHM

Kementerian Transmigrasi menyerahkan 2.770 bidang Sertifikat Hak Milik (SHM) secara serentak kepada 1.570 kepala keluarga (KK) transmigran di delapan kabupaten pada Kamis (12/11/2026). Langkah ini menghadirkan kepastian hukum atas lahan bagi warga transmigrasi yang sebagian di antaranya telah menanti selama lebih dari dua dekade.

Delapan daerah penerima sertifikat tersebut meliputi Kabupaten Luwu Timur (Sulawesi Selatan); Nagekeo, Sumba Barat,Malaka, dan Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur); Tolitoli (Sulawesi Tengah); Rejang Lebong (Bengkulu); serta Lahat (Sumatera Selatan).

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan, penyerahan kali ini merupakan bagian dari total 16.835 bidang SHM bagi 11.268 KK transmigran yang telah diterbitkan dalam dua tahun terakhir.

Meski demikian, pemerintah mencatat masih ada lebih dari 100.000 KK transmigran yang belum mengantongi SHM dari total 2,2 juta lebih KK yang pernah ditempatkan.

"Tadi bahkan saya catat ada yang 30 sampai 34 tahun. Bayangkan, 34 tahun kita tempatkan transmigran, kemudian yang bersangkutan belum mendapatkan haknya," ujar Iftitah dalam sambutannya di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta,Kamis (12/11/2026).

Penantian Puluhan Tahun yang Terbayar

Suasana haru mewarnai sesi dialog interaktif saat para penerima manfaat menyampaikan kesannya. Salah satunya Abdul Habib, warga transmigran eks Timor Timur yang ditempatkan di Satuan Permukiman (SP) 2 Malili, Kabupaten Luwu Timur, sejak tahun 2000. Ia mengaku lega setelah menanti kepastian status lahan selama 26 tahun.

"Alhamdulillah hari ini kami telah menerima sertifikat terakhir kami mewakili semua warga transmigrasi. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri," tutur Abdul Habib.

Harapan Perbaikan Jalan hingga Jembatan

Selain menyampaikan rasa syukur, sejumlah perwakilan warga juga menitipkan harapan agar pemerintah memperbaiki infrastruktur pendukung di kawasan permukiman mereka.

Perwakilan warga dari Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Lampasio, Tolitoli, Ruslan Lahaja—yang mewakili 168 KK setelah 15 tahun menanti SHM—memohon agar pemerintah segera mengaspal Jalan Poros UPT Lampasio yang rusak parah, mengingat jalur tersebut menjadi satu-satunya akses penghubung antarkecamatan.

Aspirasi serupa disampaikan Yohanna Alunat dari Kabupaten Malaka. Setelah 13 tahun menanti terbitnya sertifikat, ia berharap pemerintah turut membantu perbaikan rumah warga, jalan, serta jembatan di wilayahnya.