Pasar Modal Sarana Tabungan Rakyat, Negara Harus Ikut Bertanggung Jawab

Pemerintah menegaskan peran negara dalam menjaga nilai aset masyarakat yang tersimpan di Pasar Modal. Otoritas menilai Pasar Modal kini bukan hanya wadah penghimpunan dana korporasi, tetapi juga sarana bagi publik untuk menyimpan dan mengembangkan investasi.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajad Hari Wibowo mengatakan sekitar 15 persen penduduk usia produktif di Indonesia telah masuk ke pasar keuangan. Pemerintah mendorong partisipasi yang lebih luas sekaligus memastikan aset investor memperoleh perhatian negara.

Ia menekankan perubahan cara pandang tersebut dalam konferensi pers penyelarasan inisiatif strategis perkembangan industri Pasar Modal di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/11/2026). 

"Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita. Karena sudah banyak yang menyimpan investasinya di pasar modal," ujar Drajad.

Menurut Drajad, pergeseran fungsi Pasar Modal itu membuat pergerakan bursa berdampak langsung terhadap kekayaan masyarakat. Kenaikan dan penurunan harga saham memengaruhi nilai aset mereka yang telah berinvestasi.

"Sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset teman-teman yang sudah masuk di bursa. Mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara," kata Drajad.

Pemerintah juga mendorong peningkatan edukasi kepada pemegang saham dan investor karena literasi Pasar Modal dinilai belum maksimal. Upaya ini diharapkan membantu masyarakat memahami karakter Pasar Modal sebagai instrumen investasi.

Selain perlindungan investor, pemerintah menargetkan peningkatan nilai perusahaan melalui perbaikan tata kelola dan efisiensi penggunaan modal. Adapun percepatan penegakan aturan Pasar Modal diupayakan untuk memperkuat kepercayaan pelaku pasar.

Drajad menegaskan pemerintah akan mengoptimalkan berbagai langkah agar nilai aset masyarakat tetap terjaga.

"Negara akan melakukan semaksimal mungkin agar aset-aset mereka di bursa itu bisa terjaga nilainya," pungkasnya.

MSCI Soroti Penegakan Hukum Pasar Modal, Drajad: Sudah Berjalan

Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo menegaskan pemerintah sejak lama mendorong penguatan penegakan hukum di Pasar Modal. Pernyataan ini merespons rekomendasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menilai Indonesia perlu penegakan hukum yang lebih tegas.

"Tanpa mereka minta pun, saya dari dulu sudah bilang bahwa kita butuh penegakan hukum yang lebih kuat," tegas Drajad saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Ia menjelaskan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mempertegas langkah penindakan. Pemerintah juga telah mengeksekusi tindakan nyata, termasuk menindak pihak-pihak di Pasar Modal yang terafiliasi dengan aset hasil perampasan negara.

"OJK juga siap melakukan itu. Jadi di dalam negeri, kurang tegas apa lagi penegakan hukum kita? Itu langkah yang dilakukan Pak Presiden untuk memberantas pelanggaran," ujar Drajad.

Drajad menekankan proses hukum berjalan tanpa pandang bulu, tidak membedakan skala perusahaan maupun grup konglomerasi. Ia mencontohkan, aset yang sempat ditunjukkan Presiden dalam agenda perampasan aset negara juga melibatkan saham milik kelompok usaha besar.

"Tidak pandang bulu, semua ditindak. Jadi apa yang diminta MSCI sebenarnya sebagian besar sudah kita jalankan," tambahnya.

Drajad menegaskan, langkah tegas di Pasar Modal dilakukan atas komitmen internal pemerintah untuk menjaga integritas pasar, bukan semata memenuhi desakan pihak asing seperti MSCI.