Serapan Tenaga Kerja Naik tapi Kesejahteraan Mandek, Ada Apa?

Kelas menengah Indonesia menghadapi tekanan karena kualitas lapangan kerja belum membaik meski serapan tenaga kerja meningkat. Sebanyak 58% tenaga kerja nasional masih berada di sektor informal, sementara pendapatan median pekerja sedikit di atas Rp 2 juta per bulan, sekitar 40% di bawah rata-rata upah minimum nasional. Kondisi ini menandakan pertumbuhan ekonomi dan turunnya pengangguran belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan.

Kombinasi upah rendah, perlindungan sosial yang minim, dan jam kerja yang panjang membuat mobilitas masyarakat untuk masuk dan bertahan di kelas menengah tertahan.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Nugroho, menilai persoalan utama pasar tenaga kerja saat ini bergeser dari sekadar penciptaan lowongan menuju peningkatan kualitas pekerjaan dan pendapatan.

"Indonesia sudah cukup efektif menciptakan lapangan kerja dan menyerap pertumbuhan angkatan kerja. Namun, peningkatan jumlah pekerjaan tersebut belum diikuti perbaikan kualitas pekerjaan," ujar Wisnu saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (5/11/2026).

Peralihan ke Perdagangan dan Jasa Bernilai Rendah

Sepanjang 2001–2024, pasar tenaga kerja Indonesia mampu menyerap lebih dari 50 juta pekerja tambahan. Namun, pekerja yang keluar dari sektor pertanian cenderung beralih ke perdagangan dan jasa bernilai tambah rendah, alih-alih menuju industri manufaktur.

Porsi tenaga kerja di manufaktur hanya naik tipis dari 13,3% pada 2001 menjadi 13,8% pada 2024. Pada saat yang sama, proporsi pekerja di sektor pertanian turun dari 44% menjadi 28%.

Peralihan tersebut membuat sebagian besar pekerja terserap di pekerjaan berupah minim dengan keterbatasan perlindungan kerja. Mengacu pada standar internasional ICLS-17, proporsi pekerjaan informal di Indonesia mencapai 76% pada 2024.

Tekanan pendapatan juga mendorong perpanjangan jam kerja. Lebih dari seperempat pekerja harus bekerja lebih dari 48 jam per minggu untuk memenuhi kebutuhan harian. Selain itu, 13% pekerja tercatat memiliki lebih dari satu pekerjaan pada 2024.

"Ketika sebagian besar tenaga kerja terserap ke pekerjaan informal dengan produktivitas rendah, mereka menghadapi keterbatasan upah dan perlindungan sosial. Kondisi tersebut membuat banyak pekerja harus menambah jam kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup," jelas Wisnu.

Kesenjangan Gender dan Akselerasi Industrialisasi

Kesenjangan kesempatan kerja bagi perempuan menambah tantangan di pasar tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya 56,4% pada 2024, tertinggal jauh dari TPAK laki-laki yang berada di kisaran 82%–85%.

Pendapatan median pekerja perempuan tercatat 39% lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sekitar satu dari empat perempuan yang bekerja juga masih berstatus pekerja keluarga tanpa menerima upah.

Menurut Wisnu, mutu pekerjaan berkaitan erat dengan transformasi ekonomi yang belum optimal. Meski ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5% per tahun pada 2001–2024, peningkatan pendapatan belum sepenuhnya mengalir kepada para pekerja.

Ledakan harga komoditas kelapa sawit dan batu bara pada 2003–2011 sempat mendongkrak pendapatan nasional, tetapi sektor berbasis komoditas tersebut tidak menyerap tenaga kerja formal dalam jumlah besar. Akibatnya, pertumbuhan lapangan kerja lebih terkonsentrasi pada sektor informal berproduktivitas rendah.

Untuk memperbaiki situasi, pemerintah didorong mempercepat industrialisasi dan memperluas penciptaan pekerjaan formal. Langkah yang dinilai krusial meliputi peningkatan keterampilan (upskilling), pengembangan industri berproduktivitas tinggi, serta perluasan cakupan perlindungan sosial agar pekerja memperoleh penghasilan yang layak.

Di sisi lain, penyediaan fasilitas penitipan anak (daycare) dan layanan perawatan keluarga yang terjangkau perlu diperluas agar pekerja perempuan memiliki kesempatan lebih besar memasuki sektor formal.