Fokus Rumah Rakya, BTN Pertahankan Peringkat idAAA dari Pefindo

BTN raih peringkat idAAA dari Pefindo berkat fundamental kokoh dan peran strategisnya menopang program perumahan rakyat.

Oleh Idris Rusadi Putra - Reporter

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mempertahankan peringkat kredit idAAA dengan prospek stabil (outlook stable) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Predikat ini telah dikantongi sejak tahun 2023 ini berlaku efektif untuk periode 4 September 2026 hingga 1 September 2027.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata tingginya kepercayaan publik dan lembaga pemeringkat terhadap fundamental bisnis serta ketahanan keuangan BTN.

"Peringkat ini memacu kami untuk terus berinovasi menjaga posisi bisnis yang kuat, memperkuat likuiditas dan fleksibilitas keuangan, serta memastikan pertumbuhan bisnis BTN tetap sehat dan berkelanjutan," ujar Nixon di Jakarta, Selasa (8/9).

Dalam penilaiannya, Pefindo mencatat bahwa profil kredit BTN ditopang oleh kekuatan posisi bisnis, tingkat likuiditas, serta fleksibilitas keuangan yang sangat kokoh.

Di samping kinerja mandiri korporasi, Pefindo memberikan nilai plus atas besarnya dukungan Pemerintah Indonesia terhadap BTN. Hal ini tidak terlepas dari peran krusial perseroan sebagai motor utama pelaksana program-program strategis nasional di sektor perumahan, termasuk mendukung program Tiga Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Selain peringkat korporasi, Pefindo turut mempertahankan peringkat untuk instrumen surat berharga yang diterbitkan BTN.

Obligasi Sosial Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp300 miliar: Meraih peringkat idAAA.
Obligasi Subordinasi I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp2 triliun: Meraih peringkat idAA.

Komitmen pada Program Rumah Rakyat

Kendati saat ini tengah gencar melakukan transformasi bisnis menuju arah beyond mortgage (melampaui sekadar pembiayaan rumah), BTN menegaskan tetap memegang teguh noble purpose atau misi luhurnya. Bank BUMN ini berkomitmen terus menjadi pilar utama penyediaan KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.

Untuk kepemilikan saham, per 30 Juni 2026, sebesar 60 persen saham BTN dikuasai oleh Pemerintah Indonesia melalui BPI Danantara dan BP BUMN, sementara sisa 40 persen saham dimiliki oleh publik.