Aset Tembus Rp1.043 Triliun, Asbanda Minta Level Playing Field Bagi BPD

Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) terus memacu penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai Regional Development Bank. Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan BPD sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah sekaligus penopang stabilitas keuangan nasional dalam program serta transaksi pemerintah.

Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo, menegaskan pentingnya level playing field agar BPD mendapatkan kesempatan yang setara menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah, selama memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan, dan manajemen risiko.

"Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital dan governance," ujar Agus dikutip dari Antara, Jumat (21/8).

Agus menjelaskan, BPD memegang peranan krusial dalam menyokong berbagai kebutuhan ekonomi di daerah. Pembiayaan yang disalurkan mencakup sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga infrastruktur.

Di sisi lain, struktur likuiditas BPD memiliki karakteristik unik karena bertaut erat dengan siklus fiskal daerah, Transfer ke Daerah, APBD, serta transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah. Oleh sebab itu, perubahan desain fiskal maupun mekanisme penyaluran dana pemerintah perlu memperhitungkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem keuangan daerah.

Secara fundamental, kinerja BPD tercatat solid. Hingga Juni 2026, total aset dari 27 BPD di Indonesia telah mencapai sekitar Rp1.043 triliun, dengan penyerapan kredit sekitar Rp673 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekitar Rp770 triliun.

Meski demikian, fungsi intermediasi yang terus tumbuh di tengah tekanan sumber pendanaan perlu diwaspadai agar tidak memicu kenaikan biaya dana (cost of fund) yang dapat membatasi kemampuan BPD dalam menyediakan pembiayaan kompetitif.

"Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah," kata Agus.

Dorong Kebijakan Berbasis Dampak Regional

Asbanda mendorong agar penempatan dana pemerintah di BPD makin diarahkan untuk menguatkan intermediasi sektor-sektor produktif dan prioritas. Mengingat BPD merupakan bagian dari pengelolaan ekosistem keuangan daerah, perluasan inklusi, dan pembiayaan pembangunan wilayah, penyusunan kebijakan nasional dinilai perlu memasukkan perspektif regional development impact. 

Untuk meningkatkan daya saing—khususnya dalam pengelolaan likuiditas, pasar uang, repo, treasury, hingga sindikasi pembiayaan—Asbanda bersama BPD se-Indonesia terus memacu transformasi digital, memperkuat keamanan siber (cybersecurity), tata kelola, manajemen risiko, serta memperbesar porsi dana murah (CASA) dari masyarakat dan pelaku usaha.

Dengan modal aset melebihi Rp1.000 triliun dan jaringan yang mengakar hingga ke penjuru daerah, BPD siap naik kelas menjadi Regional Development Bank yang sehat, digital, dan kompetitif.

"Sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut. Ketika BPD semakin kuat, yang memperoleh manfaat bukan hanya BPD, tetapi daerah dan pada akhirnya Indonesia," pungkas Agus.