Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak menganut kebijakan anti pasar saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8/2026). Ia mengingatkan mekanisme pasar dapat dimanipulasi oleh pihak yang menguasai modal besar.
"Kita tidak anti pasar, tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi didasarkan atas bergeraknya pasar, tapi pasar bisa dimanipulasi, pasar bisa dirusak, pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, penguatan posisi masyarakat di rantai pasok dilakukan melalui pembangunan jaringan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Inisiatif ini disebut untuk mengurangi ketergantungan rakyat pada kelompok bermodal besar.
Advertisement
Prabowo Targetkan 30.000 Koperasi Merah Putih pada 2026
Pemerintah mendorong pendirian dan pengoperasian Koperasi Merah Putih secara masif. Prabowo menyebut ribuan unit sudah berjalan.
"Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. 3.300 di antaranya telah beroperasi secara optimal," ujarnya.
Ia memasang target sebanyak 30 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik pada akhir 2026.
"Untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri sehingga kita tidak bisa dipermainkan saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar," tegasnya.
Advertisement
Distribusi Subsidi Lewat Koperasi, Kendali Rantai Pasok Diperkuat
Prabowo menyatakan penyaluran barang-barang bersubsidi akan dilakukan melalui Koperasi Merah Putih. Ia menekankan bahwa subsidi berasal dari uang rakyat dan tidak seharusnya dijadikan komoditas perdagangan.
"Subsidi adalah uang rakyat, barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan," kata Prabowo.
Menurut dia, jaringan koperasi akan memberi negara kendali lebih besar terhadap distribusi pangan dan barang pokok, sekaligus mencegah praktik yang merugikan masyarakat.
"Dengan Koperasi Merah Putih, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia sejak pertama menerima kedaulatan, negara akan menguasai rantai pasok sendiri. Sehingga kita tidak bisa dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak memainkan pasar," tegas Presiden Prabowo di hadapan majelis MPR/DPR/DPD RI, Jumat (14/8/2026).