Pemprov Sumut Pelopori Sistem Pendaftaran Bisnis SDGs, Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meluncurkan Sistem Pendaftaran Bisnis SDGs, menjadi yang pertama di Indonesia untuk mengintegrasikan pelaku usaha dalam pembangunan berkelanjutan.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Pemprov Sumut Pelopori Sistem Pendaftaran Bisnis SDGs, Dorong Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meluncurkan Sistem Pendaftaran Bisnis SDGs, menjadi yang pertama di Indonesia untuk mengintegrasikan pelaku usaha dalam pembangunan berkelanjutan. (AntaraNews)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengambil langkah progresif dengan meluncurkan aplikasi Business Registration System (BRS) Sustainable Development Goals (SDGs). Inisiatif ini menandai Sumut sebagai pelopor sistem pendaftaran bisnis SDGs pertama di Indonesia. Aplikasi ini bertujuan mengintegrasikan pelaku usaha dalam target pembangunan berkelanjutan 2026-2030.

Peluncuran BRS SDGs ini dilakukan bersamaan dengan pembukaan konsultasi publik Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Sumut 2026-2030 di Medan. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, menekankan pentingnya momentum ini. Acara tersebut menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif.

BRS SDGs dirancang sebagai sistem pendaftaran bisnis berbasis digital pertama yang mengintegrasikan sektor swasta. Tujuannya adalah memastikan pembangunan di Sumut bersifat inklusif, berkeadilan, dan adaptif. Dengan demikian, prinsip "no one left behind" dapat terwujud dalam setiap aspek pembangunan daerah.

Inovasi Digital untuk Pembangunan Berkelanjutan

Sulaiman Harahap menegaskan bahwa penyusunan RAD SDGs 2026-2030 bukan sekadar dokumen administratif. "Penyusunannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 dengan dukungan tenaga ahli yang kompeten," ujarnya. Dokumen ini disusun secara komprehensif berbasis data valid dan pendekatan kebijakan berbasis bukti ilmiah.

Inisiatif ini juga mendorong penerapan konsep "build forward better" atau membangun maju lebih baik. Pendekatan ini bertujuan menjadikan Sumatera Utara lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah mitigasi risiko bencana serta penguatan ketahanan infrastruktur di masa depan.

Aplikasi BRS SDGs menjadi jembatan penting untuk mentransformasi kemitraan sektor swasta. Sistem ini memungkinkan kemitraan yang lebih terstruktur dan terukur dalam mencapai target SDGs. Ini merupakan langkah nyata Pemprov Sumut dalam mengoptimalkan peran dunia usaha.

Target Makro dan Kolaborasi Strategis

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi Sumut, Dikky Anugerah, memaparkan sejumlah target indikator makro RAD SDGs 2026-2030. Target pertumbuhan ekonomi sekitar 7,6 persen dan pendapatan per kapita Rp115,3 juta menjadi prioritas. Ini menunjukkan ambisi besar Pemprov Sumut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Pemprov Sumut menargetkan penurunan tingkat kemiskinan ke kisaran 2,82–3,82 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga diharapkan turun menjadi 4,75 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan terus meningkat, menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas hidup. "SDGs bukan lagi agenda tambahan, melainkan kerangka utama perencanaan daerah yang selaras dengan RPJPD dan RPJMD," tegas Dikky.

Peluncuran BRS SDGs merupakan hasil kolaborasi erat antara Pemprov Sumut, SDGs Center Universitas Sumatera Utara (USU), dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Kolaborasi ini menunjukkan dukungan multi-pihak dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Saat ini, sebanyak 199 pelaku usaha telah terdaftar dalam aplikasi BRS.

Pemprov Sumut menargetkan mencapai 500 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Sumut terdaftar hingga akhir tahun ini. Pemilihan Jepang sebagai rujukan didasarkan pada keberhasilannya mengintegrasikan praktik pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan pendekatan strategis dalam mengadopsi praktik terbaik global.

Potensi Model Nasional dan Dukungan Internasional

Konsultan IDJC untuk Project JICA SDGs, Hisaaki Mitsui, menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif Pemprov Sumut. Ia mengapresiasi konsultasi publik RAD SDGs Sumut 2026-2030 dan peluncuran aplikasi BRS Sumut. Dukungan internasional ini memperkuat legitimasi dan potensi keberhasilan program.

Mitsui juga menyatakan bahwa sistem pendaftaran bisnis SDGs di Sumatera Utara berpotensi menjadi model percontohan. "Sistem pendaftaran bisnis SDGs di Sumatera Utara berpotensi menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia," ungkapnya. Ini menunjukkan pengakuan atas inovasi dan kepemimpinan Sumut dalam agenda SDGs.

Keberhasilan ini tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi Sumut, tetapi juga dapat menginspirasi daerah lain. Adopsi sistem serupa di tingkat nasional akan mempercepat pencapaian target SDGs Indonesia. Mitsui juga mengucapkan selamat kepada para pelaku usaha yang telah terdaftar, menandakan dukungan terhadap partisipasi sektor swasta. "Selamat kepada para pelaku usaha yang telah terdaftar," imbuhnya.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi