Pemprov Kalsel Gencarkan Pemulihan Lahan Pertanian Pascabanjir, 12 Ribu Hektare Siap Digarap

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah menggenjot upaya pemulihan sekitar 12 ribu hektare lahan pertanian. Langkah ini diambil pascabanjir besar yang melanda wilayah tersebut sejak akhir Desember 2025 hingga pertengahan Januari 2026. Upaya ini bertujuan mengembalikan produktivitas sektor pertanian yang vital bagi masyarakat dan ketahanan pangan daerah.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, menyatakan bahwa ribuan hektare lahan ini tersebar di beberapa kabupaten. Wilayah terdampak meliputi Kabupaten Banjar, Tapin, Barito Kuala, dan Tanah Laut. Kerusakan ini menghambat aktivitas petani dan memerlukan penanganan segera untuk meminimalisir kerugian ekonomi.

Lahan-lahan tersebut, yang mencakup pertanian padi, jagung, dan hortikultura, belum dapat diolah kembali oleh petani. Kondisi tanah yang masih belum stabil pascasurutnya banjir menjadi kendala utama. Oleh karena itu, program pemulihan menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan mata pencarian petani dan pasokan pangan lokal.

Setelah banjir mulai surut, petani di Kalimantan Selatan masih menghadapi tantangan besar dalam menggarap lahan mereka. Kondisi tanah yang masih belum stabil dan berlumpur menghambat pengolahan lahan serta penanaman kembali. Situasi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah agar petani dapat segera beraktivitas normal.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel bersama pemerintah kabupaten/kota terus melakukan monitoring ketat. Identifikasi kerusakan di lapangan menjadi prioritas utama saat ini untuk mendapatkan data akurat. Langkah ini krusial untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil petani.

Syamsir Rahman menjelaskan bahwa Pemulihan Lahan Pertanian Kalsel tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi semata. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan turut serta aktif dalam upaya ini, termasuk dalam pendataan dan penyaluran bantuan awal. Koordinasi yang kuat antar tingkatan pemerintahan sangat dibutuhkan demi efektivitas program.

Dengan adanya pemotongan anggaran pada tahun ini, pemerintah provinsi harus lebih selektif dalam menyalurkan bantuan kepada petani. Prioritas akan diberikan kepada kelompok tani yang paling membutuhkan dan terdampak parah. Hal ini memastikan efisiensi penggunaan dana yang terbatas untuk dampak maksimal.

Untuk memastikan bantuan Pemulihan Lahan Pertanian Kalsel tepat sasaran, identifikasi ulang akan didorong melalui penyuluh dan petugas pembantu hama. Pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau petani yang benar-benar terdampak dan memverifikasi kondisi lapangan. Transparansi dalam penyaluran bantuan juga menjadi fokus utama pemerintah.

Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dijadwalkan minggu depan untuk membahas langkah koordinasi lebih lanjut antar pihak terkait. Pertemuan ini akan menjadi forum penting untuk menyelaraskan strategi pemulihan dan alokasi sumber daya. Semua pihak diharapkan hadir untuk merumuskan solusi terbaik demi percepatan pemulihan pertanian.

Mengingat keterbatasan anggaran di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten diharapkan mengambil peran lebih besar dalam penanganan dampak banjir. Khususnya dalam penyediaan benih bagi petani yang terdampak banjir secara langsung. Dukungan dari pemerintah daerah sangat vital untuk mempercepat Pemulihan Lahan Pertanian Kalsel dan menjaga ketahanan pangan.

Sumber: AntaraNews