Fokus Utama Rencana Pembangunan Banjarmasin 2026: Pendidikan, Kawasan Kumuh, dan Kota Layak Anak

Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, telah menetapkan tiga poin utama sebagai fokus kajian dalam Rencana Pembangunan Banjarmasin 2026. Ketiga poin krusial ini meliputi isu pendidikan, penataan kawasan kumuh, serta upaya mewujudkan kota layak anak. Penetapan ini bertujuan agar arah pembangunan kota ke depan lebih terukur dan berbasis data yang akurat.

Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, menyampaikan bahwa isu-isu ini menjadi prioritas utama dalam Kelitbangan, yakni serangkaian kegiatan ilmiah yang mencakup penelitian, pengembangan, dan pengkajian untuk pembangunan arah kota ke depan. Kegiatan diseminasi hasil-hasil Kelitbangan ini diselenggarakan oleh Badan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Banjarmasin dengan mengundang satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Langkah ini menegaskan bahwa percepatan pembangunan bukan lagi sekadar membangun sarana infrastruktur fisik semata, melainkan harus didasari oleh data dan kajian yang mendalam dan akurat. Dengan demikian, diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki kesadaran bahwa riset adalah alat bantu penting dalam pengambilan keputusan, bukan hanya kewajiban administratif. Harapannya, setiap program dan kegiatan dapat memberikan dampak konkret bagi kualitas hidup warga.

Pemerataan Fasilitas Pendidikan di Banjarmasin

Isu pemerataan fasilitas pendidikan menjadi salah satu sorotan utama dalam Rencana Pembangunan Banjarmasin 2026. Tim peneliti yang diwakili Dr. M Rahmatullah menyoroti pengaruh signifikan dari peningkatan drastis rombel kelas akibat pertumbuhan penduduk. Peningkatan ini tidak diimbangi dengan penambahan sarana prasarana yang memadai, sehingga menjadi salah satu faktor kunci permasalahan.

Selain itu, dampak sistem zonasi pada daya tampung sekolah juga menjadi perhatian serius karena seringkali tidak berjalan seirama. Hal ini menimbulkan tantangan dalam memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pemetaan kebutuhan dan prioritas fasilitas pendidikan menjadi tugas bersama.

Pemetaan tersebut tidak hanya berfokus pada tingkat kecamatan atau kelurahan, melainkan harus menyentuh langsung kebutuhan masing-masing sekolah. Dengan demikian, diharapkan solusi yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan merata bagi seluruh pelajar di Banjarmasin.

Penataan Kawasan Kumuh Berbasis Sosiologis Masyarakat

Kajian penataan kawasan kumuh di Banjarmasin juga menjadi fokus penting, khususnya yang berdasarkan kondisi sosiologis masyarakat di bantaran sungai. Akademisi Pascasarjana ULM Banjarmasin, Indra Agung, menekankan bahwa kunci keberhasilan program pemerintah sebenarnya terletak pada keseimbangan antara pembangunan fisik dan kondisi sosiologis masyarakat setempat. Pendekatan ini krusial untuk memastikan keberlanjutan program.

Meskipun Pemerintah Kota Banjarmasin dinilai sudah cukup masif melakukan perbaikan infrastruktur, pendekatan sosial seringkali luput dari perhatian. Hasil penelitian menemukan memang ada pengaruh antara intervensi pemerintah dan kondisi sosiologis. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan diperlukan yang lebih tajam dalam menyentuh aspek sosiologi masyarakat agar penataan lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui kajian ini, diharapkan Pemerintah Kota Banjarmasin bisa mulai fokus merancang program yang berbasis pada karakter dan budaya masyarakat pinggiran sungai. Ini akan menciptakan solusi jangka panjang yang selaras dengan kehidupan warga dan mendukung Rencana Pembangunan Banjarmasin 2026 yang komprehensif.

Indeks Kota Layak Huni dan Kesejahteraan Warga

Poin ketiga dalam kajian Rencana Pembangunan Banjarmasin 2026 adalah evaluasi ruang indeks kota layak huni, yang merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan Banjarmasin sebagai kota layak anak. Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Ahmad Syauqi, menegaskan bahwa seluruh kajian yang dihasilkan sepanjang tahun ini harus memiliki dampak konkret pada kualitas hidup warga. Ini mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat.

Melalui diseminasi dan sosialisasi ini, diharapkan seluruh SKPD dan pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil Kelitbangan serta rekomendasi yang ada. Rekomendasi ini diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam program kegiatan yang berjalan maupun untuk tahun 2027 sebagai bagian dari visi misi Wali Kota yakni Banjarmasin maju sejahtera.

Dengan adanya diseminasi ini, pembangunan Kota Banjarmasin pada tahun 2026 diharapkan akan lebih terukur, efektif, dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga di seluruh pelosok kota. Fokus pada indeks kota layak huni akan memastikan bahwa setiap aspek pembangunan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, termasuk penyediaan fasilitas dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Sumber: AntaraNews