AHY Singgung Kekuasaan Tak Selamanya, PAN Tegaskan Tetap Bersama Prabowo

Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto tidak berubah. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto memastikan partainya akan tetap berada di belakang Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan Yandri saat dimintai tanggapan mengenai pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyinggung soal kekuasaan yang tidak berlangsung selamanya.

Yandri memilih tidak menafsirkan pernyataan AHY tersebut. Ia meminta maksud dari pernyataan itu ditanyakan langsung kepada AHY.

“Ah, tanya AHY. AHY jangan, saya kan bukan penerjemah AHY,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Saat kembali ditanya mengenai pandangannya sebagai politikus PAN, Yandri tetap menyerahkan penjelasan terkait pernyataan tersebut kepada AHY.

“Kita hormati dan detailnya tanya Pak AHY aja,” ujarnya.

Meski demikian, Yandri memberikan jawaban tegas ketika ditanya mengenai sikap PAN terhadap Prabowo. Ia mengatakan PAN telah tiga kali memberikan dukungan kepada Prabowo dan akan terus melanjutkan dukungan tersebut.

“Oh, selalu kita. Tiga kali mendukung. Ini dah menang, masa enggak dukung. Dukung terus. Hidup mati bersama Pak Prabowo,” tegas Yandri.

AHY: Kekuasaan Bukan Milik Seseorang Selamanya

Sebelumnya, AHY mengingatkan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalitas TNI-Polri agar tidak terlibat dalam politik praktis, terutama dalam setiap proses pemilihan umum (pemilu).

Menurut AHY, pesan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga amanah Reformasi 1998 yang salah satunya bertujuan mewujudkan demokrasi yang sehat.

"Reformasi hadir untuk mengoreksi pemusatan kekuasaan yang berlebihan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, lemahnya supremasi hukum, terbatasnya kebebasan dan partisipasi rakyat, serta terlibatnya militer dan kepolisian dalam politik kekuasaan, dan tidak netralnya aparatur negara dalam kehidupan politik," kata AHY dalam sambutan pidato politik Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat di Gedung DPP Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026).

AHY menekankan seluruh alat dan aparatur negara harus menjalankan tugas berdasarkan kepentingan rakyat dan tidak berpihak kepada golongan tertentu.

Ia pun meminta TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, serta seluruh aparatur negara menjaga profesionalitas dan netralitas, termasuk saat pemilu berlangsung.

"TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral. Termasuk dalam setiap pemilu, mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua," kata dia.

Selain itu, AHY mengingatkan agar fasilitas negara digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis. Ia juga meminta seluruh peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang adil dan menghormati hasil pemilu sebagai wujud mandat rakyat.

Menurut dia, pemilu merupakan hak rakyat yang tidak boleh dihalangi oleh siapa pun. Rakyat memiliki hak untuk memilih maupun dipilih.

"Siapa pun yang menang, harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat. Dan siapa pun yang kalah, harus menghormati kehendak rakyat," kata dia.

AHY juga mengajak kader Demokrat mengambil pelajaran dari pengalaman 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terutama dalam proses pergantian kekuasaan.

Ia menilai pergantian kekuasaan setelah dua periode pemerintahan SBY berlangsung secara demokratis dan damai. AHY menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," tegas dia.