Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dilaporkan mengusulkan keponakannya untuk menjadi anggota dewan gubernur Bank Indonesia (BI). Menurut berita yang dikutip dari Yahoo Finance pada Senin (19/1/2026), informasi ini muncul di tengah kekhawatiran yang meningkat mengenai independensi bank sentral, seiring dengan upaya pemerintah untuk mendapatkan dukungan lebih dalam mencapai target ekonomi yang ambisius.
Investor mulai merasa khawatir bahwa kebijakan moneter yang independen di negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini mungkin akan tertekan, terutama karena Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada tahun 2029, dibandingkan dengan sekitar 5% saat ini. Kekhawatiran ini semakin meningkat setelah Bank Indonesia meluncurkan kesepakatan pembagian beban baru tahun lalu untuk mendanai beberapa program pemerintah yang ada.
Thomas Djiwandono, wakil menteri keuangan yang merupakan mantan pengusaha, akan segera menjalani tes kelayakan oleh DPR untuk posisi barunya, menurut dua sumber yang meminta untuk tidak diungkapkan identitasnya karena tidak berwenang memberikan informasi kepada media. Djiwandono, yang menyelesaikan pendidikannya di Amerika Serikat, akan menggantikan anggota dewan BI saat ini, Juda Agung, tambah salah satu sumber tersebut.
Baik Djiwandono maupun Agung, serta juru bicara bank sentral dan ketua panel parlemen yang mengawasi penilaian untuk posisi puncak bank sentral, tidak memberikan tanggapan segera terhadap permintaan komentar yang diajukan. Situasi ini menunjukkan dinamika yang kompleks dalam pengambilan keputusan di sektor keuangan Indonesia, yang dapat mempengaruhi arah kebijakan ekonomi negara ke depan.
Advertisement
Februari
Bank tersebut dijadwalkan untuk mengadakan tinjauan kebijakan moneter bulanan berikutnya pada akhir pekan ini. Setiap anggota dewan direksi bank, yang terdiri dari seorang gubernur dan beberapa wakil gubernur, memiliki hak suara untuk menetapkan tingkat suku bunga utama serta menentukan kebijakan Bank Indonesia. Anggota dewan biasanya adalah para bankir sentral, ekonom, atau mantan eksekutif bank komersial yang diangkat oleh presiden dengan persetujuan dari parlemen.
Menurut sebuah sumber, Djiwandono diharapkan akan menjabat posisi barunya pada bulan Februari, kecuali ada perubahan mendadak. Tahun lalu, Djiwandono berpartisipasi dalam setidaknya satu tinjauan kebijakan moneter bank sentral sebagai perwakilan menteri keuangan, meskipun ia tidak memiliki hak suara.
Langkah ini diambil bersamaan dengan pembahasan di parlemen mengenai rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memperkuat peran bank sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.