Fakta Unik: Pelabuhan Peti Kemas Muaro Jambi Jadi PSN, Pemprov Jambi Siap Dukung Penuh!

Pemerintah Provinsi Jambi tegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Muaro Jambi yang kini berstatus Proyek Strategis Nasional. Apa dampaknya bagi ekonomi Jambi?

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Fakta Unik: Pelabuhan Peti Kemas Muaro Jambi Jadi PSN, Pemprov Jambi Siap Dukung Penuh!
Pemerintah Provinsi Jambi tegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Muaro Jambi yang kini berstatus Proyek Strategis Nasional. Apa dampaknya bagi ekonomi Jambi? (AntaraNews)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi secara resmi menyatakan dukungannya terhadap pembangunan pelabuhan terminal peti kemas Muaro Jambi. Proyek infrastruktur vital ini telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah pusat. Penetapan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian No. 16/2025 tentang Perubahan Kedelapan Atas Permenko Ekon No. 7/2021.

Gubernur Jambi, Al Haris, mengonfirmasi bahwa status PSN ini telah ada sejak tahun 2024 lalu. Pihaknya kini menunggu informasi lebih lanjut mengenai pihak pengembang dan pengusaha yang akan merealisasikan proyek tersebut. Pemprov Jambi berkomitmen untuk mengawal dan memastikan program ini berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Dukungan penuh Pemprov Jambi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan pelabuhan. Pelabuhan terminal peti kemas Muaro Jambi sangat krusial untuk mengatasi masalah kapasitas yang selama ini dihadapi operator pelabuhan (Pelindo). Keterbatasan kapasitas tersebut menjadi kendala utama dalam kegiatan bongkar muat komoditas di wilayah Jambi.

Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa tugas pemerintah daerah adalah mendukung dan mengawal program strategis ini. Ia menyatakan, "Itu sudah ada sejak 2024 yang lalu, mudah mudahan dibangun, tapi kita belum tau siapa pihak pengembang dan pengusahanya, pemerintah masih menunggu." Pernyataan ini disampaikan di Kota Jambi pada hari Sabtu, 18 Oktober.

Komitmen Pemprov Jambi terhadap pembangunan pelabuhan Muaro Jambi ini sangat kuat. Proyek ini dianggap sebagai bagian integral dari rencana nasional terkait pengembangan sektor pelabuhan di Indonesia. Kehadiran pelabuhan yang memadai akan sangat menunjang pergerakan ekonomi di Provinsi Jambi.

Pemerintah daerah memahami pentingnya infrastruktur pelabuhan yang modern dan berkapasitas besar. Dukungan ini mencerminkan visi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Dengan adanya dukungan penuh, diharapkan proses perizinan dan koordinasi dapat berjalan lebih lancar.

Revitalisasi pelabuhan peti kemas di Jambi dinilai sudah sangat wajar dan mendesak untuk dilakukan. Selama ini, operator pelabuhan, Pelindo, selalu menghadapi permasalahan serius terkait kekurangan kapasitas daya tampung terminal peti kemas. Kondisi ini menjadi hambatan signifikan bagi kelancaran kegiatan bongkar muat komoditas yang masuk maupun keluar dari Jambi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, menambahkan bahwa keberadaan proyek strategis nasional ini dipastikan akan memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang luar biasa. Dampak positif ini akan terasa di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, barang dan jasa, hingga penyerapan tenaga kerja lokal. Peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah juga menjadi salah satu target utama.

Sudirman sangat berharap agar pelabuhan terminal peti kemas Muaro Jambi bisa segera direalisasikan oleh pemerintah pusat. Ia menyoroti potensi besar yang akan terbuka bagi Jambi dengan adanya fasilitas pelabuhan modern ini. "Kita senang, dengan adanya PSN ini dampak ikutannya luar biasa, dari tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi. Mudah mudahan bisa segera direalisasikan pelabuhan peti kemas di Jambi," harap Sudirman.

Pembangunan pelabuhan ini tidak hanya akan menyelesaikan masalah kapasitas, tetapi juga akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih dinamis. Peningkatan efisiensi logistik akan menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan sektor industri serta perdagangan di Jambi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi