Inflasi Banten Terkendali di Bawah 2 Persen, Pemprov Pastikan Layanan Publik Normal Pasca Unjuk Rasa

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan bahwa kondisi daerah tetap stabil dan normal pasca rangkaian aksi unjuk rasa yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi H, memastikan inflasi di wilayah tersebut terkendali dan seluruh layanan publik beroperasi tanpa hambatan.

Penegasan ini disampaikan Deden di Serang, Selasa, setelah rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri yang menekankan pentingnya sikap arif dari pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya gejolak lebih lanjut di tengah masyarakat, menjaga kondusivitas daerah.

Menurut Deden, tidak ada kekhawatiran berlebihan terkait kondisi inflasi di Banten yang masih berada dalam batas standar dan terkendali. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di provinsi tersebut.

Stabilitas Daerah dan Komunikasi Efektif

Pemprov Banten secara konsisten menjaga komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, dan mahasiswa, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri. Langkah ini krusial untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal tanpa gangguan.

Berbagai program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti pasar murah dan pembagian sembako, terus dilaksanakan. Inisiatif ini dirancang untuk mendorong perekonomian lokal dan menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.

Selain itu, Gubernur Banten aktif melakukan roadshow ke berbagai tokoh masyarakat sebagai bagian dari strategi mitigasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan meminimalisir potensi permasalahan yang dapat memicu kenaikan inflasi atau gejolak sosial.

Upaya proaktif ini menunjukkan komitmen Pemprov Banten dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Hal ini penting agar masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang dan ekonomi daerah terus bergerak maju.

Data Inflasi dan Upaya Ekonomi Kerakyatan

Kondisi inflasi di Banten menunjukkan tren yang positif dan terkendali, berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. Inflasi tahun-ke-tahun (year-on-year) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 1,95 persen, dengan indeks harga konsumen (IHK) mencapai 107,79.

Angka inflasi Banten terkendali ini berada di bawah target nasional dan menunjukkan efektivitas kebijakan ekonomi daerah. Deden Apriandhi H menekankan pentingnya melanjutkan program ekonomi kerakyatan untuk menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga.

BPS juga merinci kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang inflasi terbesar. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang 0,98 persen, diikuti oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,40 persen.

Secara geografis, inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Pandeglang sebesar 2,53 persen, sementara Kabupaten Lebak menunjukkan inflasi terendah dengan 1,68 persen. Perbedaan ini menjadi perhatian Pemprov untuk penanganan yang lebih terarah.

Antisipasi Dampak Global dan Kelancaran Aktivitas Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Banten juga fokus pada mitigasi dampak perubahan global pasca gejolak sosial yang mungkin terjadi. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah lonjakan atau penurunan inflasi yang signifikan, yang dapat merugikan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Langkah antisipasi ini menunjukkan keseriusan Pemprov dalam melindungi masyarakat dari fluktuasi ekonomi yang tidak terduga. Mereka berupaya memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Pemprov Banten menjamin tidak ada pembatasan aktivitas pemerintahan, meskipun sempat ada imbauan terkait pakaian dinas. Seluruh pegawai dan instansi pemerintah tetap beroperasi seperti biasa untuk melayani masyarakat.

Deden Apriandhi H menegaskan bahwa situasi di Banten saat ini sudah sangat kondusif dan kembali normal. Hal ini memungkinkan seluruh roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan optimal tanpa hambatan berarti.

Sumber: AntaraNews