Dibanding Impor KRL Bekas, Menperin Agus Utamakan Retrofit Kereta Lama

Kementerian Perindustrian hingga saat ini belum memberikan restu terkait impor KRL atau kereta bekas dari Jepang. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya tengah mengutamakan untuk melakukan retrofit terhadap kereta lama.

Oleh Siti Ayu Rachma - Reporter

Menurutnya, kereta lama masih bisa dilakukan pembaharuan dengan teknologi baru, oleh karena itu masih bisa digunakan kembali. "Jangan salah ya, pemerintah memutuskan retrofit," ujar Agus kepada wartawan, Jakarta, Kamis (9/3).

Dia menjelaskan, sebelum melakukan retrofit pihaknya akan melakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam kurun waktu 10 hari untuk mengetahui berapa banyak kereta yang bisa diperbaharui.

"Nanti kita lihat dari hasil auditnya berapa banyak, yang bisa kita retrofit sebanyak-banyaknya akan kita retrofit. Kenapa kita retrofit? supaya tenaga kerjanya kan ada di Indonesia," kata dia.

Namun, apabila kemampuan retofitnya terbatas, maka tidak menutup kemungkinan akan melakukan impor. "Maka ada pilihan hybrid yakni retrofit dan impor," tegasnya.

Sebagai informasi, kereta Rel Listrik atau KRL selama ini menjadi transportasi andalan utama bagi warga Jabodetabek untuk melakukan bepergian kemanapun, termasuk dalam bekerja. Karena menjadi andalan, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sudah melakukan pemesan KRL pengganti sebanyak 16 rangkaian di tahun 2024. Rangkaian ini menggantikan 10 rangkaian yang akan pensiun di 2023.

Di satu sisi, pemerintah ingin PT KCI memesan KRL Jabodetabek buatan dalam negeri yaitu dari PT INKA. Namun, PT Inka baru menyanggupi penyediaan KRL pesanan PT KCI di tahun 2025 dengan harga yang tinggi yakni sebesar Rp4 triliun.

Sedangkan apabila PT KCI melakukan impor rangkaian kereta bekas Jepang hanya membutuhkan biaya Rp 150 miliar. Kendati demikian, proses perizinan impor KRL bekas ternyata sangat rumit. Kementerian Perindustrian menolak usulan KCI untuk mengimpor rangkaian kereta bekas dari Jepang dan tetap meminta perseroan tersebut membeli produk dalam negeri.