Warga Jakarta Dilarang Pakai Air Tanah Mulai 2030, Bagaimana Nasib Bisnis Laundry

Bayang-bayang Jakarta akan tenggelam menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bahkan meminta agar Jakarta tidak lagi memakai air tanah pada tahun 2030.

Target ini disampaikan mengingatkan pemanfaatan air tanah secara masif berdampak terhadap penurunan tanah Jakarta. Nantinya, pemerintah melalui Kementerian PUPR, menyediakan infrastruktur penyaluran air bersih ke setiap warga.

"Kalau itu semua telah bisa diselesaikan dan bisa menyuplai rakyat Jakarta, maka kita pada 2030 pasti bisa menyampaikan pada rakyat, stop memakai air tanah," ujar Basuki, Senin (20/2).

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat di Jakarta masih menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan primer hingga sekunder. Di antaranya, cakupan akses pipa belum merata, hingga masalah ekonomi.

Penggunaan air pipa, tentu akan berdampak terhadap sejumlah usaha yang menggunakan air sebagai komponen utama seperti jasa laundry kiloan atau jasa cuci mobil dan motor.

Ayu, pelaku usaha jasa laundry kiloan mengaku menggunakan air tanah sebagai komponen utama menjalankan bisnisnya. Ayu memiliki dua cabang bisnis jasa laundry. Di mana keduanya menggunakan air tanah.

"(Pakai) air tanah, karena saat sewa ruko sudah dapat fasilitas mesin airnya. Jadi dihitung tetap bayar air," ujar Ayu kepada merdeka.com, Selasa (21/1).

Tarif biaya laundry di tempat usaha Ayu Rp6.000 per kg. Jika hanya jasa mencuci Rp5.000 per kg sedangkan jika hanya jasa menggosok Rp4.000 per kg. Ayu belum dapat memastikan ada tidaknya perubahan tarif laundry, jika larangan pemanfaatan air tanah sudah efektif dilakukan di Jakarta.

"Sepertinya tergantung, kalau (biaya air) enggak terlalu mahal mungkin harganya tetap sama. Tapi kalau harganya tinggi biar tetap dapat untung, dinaikan," ujarnya.