Banyak Daerah Belum Punya Rencana Detail Tata Ruang Bikin Investasi Tak Merata

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) melaporkan masih banyaknya provinsi-provinsi di Indonesia yang belum mempunyai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sejauh ini, DKI Jakarta masih jadi provinsi dengan data tata ruang terlengkap.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, saat ini jumlah RDTR baru ada 247. Padahal, targetnya paling tidak ada sekitar 2.000 RDTR di seluruh Indonesia. Hal ini turut jadi hambatan pemasukan invetasi ke Indonesia.

"Sehingga jika ada investor masuk, katakanlah menunjuk satu daerah RDTR-nya belum ada," ujar Hadi Tjahjanto dalam sesi temu media di Ayana MidPlaza, Jakarta, Senin (19/12).

Plt Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Gabriel Triwibawa menambahkan, terdapat setidaknya tiga provinsi di Indonesia yang mempunyai RDTR paling lengkap, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Bali. Percepatan penyusunan RDTR itu bergantung pada demand investasi pada suatu daerah. Selain itu juga dipengaruhi oleh potensi pengembangan sektor pariwisata.

Di sisi lain, untuk provinsi yang paling sedikit mempunyai RDTR rerata wilayah yang berada di luar Pulau Jawa. Indikatornya, kurangnya permintaan atas Investasi dan potensi pariwisata yang kurang memadai.

"Yang paling tidak rata-rata luar Jawa. Saya tidak bisa mengatakan satu satu, karena memang dorongan untuk Invetasi tidak terlalu tinggi, kecuali Kalimantan, karena memnag ada IKN," imbuh Gabriel.

Menurut dia, ada beberapa hambatan yang membuat proses penerbitan RDTR memakan waktu, selain dari demand investasi. Seperti masalah anggaran dan sumber daya manusia.

"Walaupun kecil sekali, kurang lebih 5.000 ha (1 RDTR) itu hanya membutuhkan Rp 5 miliar. Tetapi ketika komitmen, awareness, karena barang tidak nyata, jadi tampaknya masih berada di belakang layar," pungkasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com