Pasokan Listrik Berlebih, Bagaimana Nasib Proyek Pembangkit 35.000 MW?

Megaproyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) menjadi salah satu proyek ambisius Presiden Joko Widodo. Bahkan, pembangunan pada awalnya ditarget selesai dijalankan dalam lima tahun. Proyek ini mulai digagas sejak periode pertama Presiden Jokowi menjabat.

Namun, hingga saat ini proyek tersebut belum juga tuntas. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, sebanyak 10.469 MW dari target 35.000 MW sudah memasuki tahapan commercial operation date (COD) pada Agustus 2021 lalu.

Beberapa proyek pembangkit dari megaproyek 35.000 MW sudah hampir rampung. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa-1 misalnya, sudah memasuki tahap commissioning dari tahun lalu. Namun hingga kini proses COD belum terlaksana.

Pengamat Ekonomi Energi dan Pertambangan Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menceritakan, proyek pembangkit 35.000 MW memang dibutuhkan Indonesia jika ekonomi tumbuh di atas 7 persen. Namun, target pertumbuhan tersebut tidak tercapai. Lebih lagi, dunia dan Indonesia baru saja dihantam pandemi Covid-19.

"Jadi 35.000 mw didasarkan atas beberapa proyeksi-proyeksi, misalnya bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 7 persen sampai 8 persen. Sehingga memang dibutuhkan ketersediaan listrik dibuatlah proyek 35.000 MW," kata Fahmy saat dihubungi merdeka.com di Jakarta.

Dalam perjalanannya, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5 persen saja. Kemudian pandemi Covid-19 juga menghantam perekonomian. Menurut dia, jika proyek ini terus dikejar maka PLN (Perusahaan Listrik Negara) akan mengalami over suplai atau kelebihan listrik. Bahkan, saat ini saja PLN sudah mengalami over supply listrik tersebut.

"Pandemi dan pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen, sehingga terjadi penurunan permintaan listrik, bahkan saat ini listrik over supply setelah dibangun beberapa pembangkit, memang belum selesai semua (pembangkit)," katanya.

Dia menyarankan kepada pemerintah maupun PLN untuk merevisi target 35.000 MW. Namun yang direvisi bukan besaran pembangkit, melainkan waktu peluncuran atau penyelesaiannya. Dalam pandangan dia, proyek ini lebih baik diundur 5 tahun lagi.

"Harus ada semacam revisi, target diundur karena kondisi saat ini kelebihan pasokan listrik. Menurut saya diundur 5 tahun ke depan," katanya.

Dia menjelaskan, jika proyek ini terus dipaksakan maka akan berdampak kepada PLN sebagai penyalur listrik ke masyarakat. Sebab, dalam aturannya, PLN wajib membeli listrik dari semua pembangkit dengan harga yang telah ditetapkan. Sementara, permintaan listrik saat ini masih belum naik signifikan.

"Masalahnya listrik di PLN selain dihasilkan pembangkit PLN itu sendiri, PLN juga membeli listrik dari swasta. Ada semacam kewajiban berapa pun listrik yang dihasilkan harus beli. Itu barangkali yang menyebabkan kerugian terjadi over supply. listrik tetap beli, PLN tak bisa jual," tegasnya.