Jokowi Minta APBN, APBD dan Anggaran BUMN Fokus untuk Beli Produk Lokal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, anggaran pusat hingga daerah maupun BUMN harus difokuskan untuk membeli produk lokal, terutama produk-produk yang diproduksi langsung oleh UMKM. Hal ini menanggapi masih banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih doyan impor produk asing.

Muhammad Genantan Saputra
Jokowi Minta APBN, APBD dan Anggaran BUMN Fokus untuk Beli Produk Lokal
Presiden Joko Widodo. ©Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, anggaran pusat hingga daerah maupun BUMN harus difokuskan untuk membeli produk lokal, terutama produk-produk yang diproduksi langsung oleh UMKM. Hal ini menanggapi masih banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih doyan impor produk asing.

"Ini penting sekali jangan sampai kemarin sudah saya sampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota dan menteri, dirut BUMN bahwa anggaran APBN, anggaran APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk produk dalam negeri, utamanya yang diproduksi UMKM kita," tegasnya saat pembukaan rakornas transformasi digital dan pendataan lengkap koperasi dan UMKM di Istana Negara, Jakarta, (28/3).

Kepala negara mengungkapkan, di masa pandemi tercatat ada 17,5 juta pelaku UMKM yang telah masuk dalam ekonomi digital. Namun, jumlah ini belum cukup dan harus ditingkatkan. "Momentum saat ini harus kiya manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong percepatan transformasi digital," ujarnya.

Dia pun meminta agar pemerintah pusat dan daerah bekerja keras memperbaiki ekosistem usaha terkait koperasi maupun UMKM dalam negeri. Salah satunya dengan mempermudah perizinan usaha. Selain itu, akses terhadap permodalan juga diperluas. Inovasi dan teknologi harus terus diperkuat. Produk-produk UMKM dalam negeri harus semakin kreatif dan menarik.

"Dari pusat sampai daerah harus terus berusaha meningkatkan kualitas SDM-SDM UMKM kita," imbuhnya.

Jokowi menambahkan, pelaku-pelaku koperasi dan UMKM harus diberikan pelatihan dan keahlian baru. Serta mengenal dan memanfaatkan produksi dengan berbagai teknologi digital yang bermanfaat bagi pengembangan usaha. Pendataan tunggal yang komprehensif dan akurat juga harus terus ditingkatkan.

"Kita harus memiliki basis data tunggal UMKM yang bisa menavigasi pengembangan UMKM agar lebih fokus, lebih terarah, dan berkelanjutan dan membawa pelaku usaha kecil, koperasi agar semakin maju dan sejahtera," tandasnya.

Rekomendasi