Bantuan untuk PKL Senilai Rp1,2 Juta dan Subsidi Bunga KUR Berlanjut di 2022

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut ada empat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 yang akan dirilis dalam waktu dekat. Program-program tersebut pun telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu.

Pertama, subsisi bunga KUR sebesar 3 persen pada JanuariJuni 2022. Program ini digagas karena dalam rapat bersama perbankan dan OJK menunjukkan adanya geliat pertumbuhan kredit. Saat ini pertumbuhan penyaluran pembiayaan telah di atas 4 persen di sepanjang tahun 2021.

"Ini sudah ada tanda yang posotif," kata Airlangga dalam konferensi pers Capaian Program Kerja Kemenko Bidang Perekonomian Tahun 2021, Jakarta, Kamis (30/12).

Sepanjang tahun 2021 tercatat permintaan KUR telah mencapai R 23,1 triliun per bulan. Pertumbuhan ini pun perlu dipertahankan untuk mendorong pemulihan UMKM.

Untuk itu diusulkan adanya perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama 6 bulan. Sehingga dana yang diperlukan untuk subsidi bunga sebesar Rp5,64 triliun.

Kedua, pemerintah akan memperluas program bantuan tunai untuk pedagang kali lima (PKL) dan usaha warung. Program ini kembali menargetkan 1 juta PKL dan warung dengan nominal bantuan Rp1,2 juta per orang.

Selain itu pemerintah akan memperluas target program penghapusan penduduk miskin ekstrem di wilayah pesisir. Program ini menargetkan 1,76 juta orang. Sehingga untuk kedua program ini membutuhkan anggaran Rp3,31 triliun. Kedua program ini akan dieksekusi dalam waktu yang singkat di semester I-2022.

"Bapak presiden juga setuju program bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung serta untuk penanganan penduduk miskin ekstrem di wilayah provinsi di 212 kabupaten/kota atau 1,76 orang," kata dia.

Ketiga, program insentif fiskal PPN DTP untuk perumahan. Tahun 2021 program dengan anggaran Rp960 miliar ini telah terealisasi 100 persen. Airlangga pun meminta program serupa diperpanjang hingga Juni 2022. Namun diskon yang diberikan dikurangi 50 persen dari insentif yang diberikan tahun 2021.

"Besarannya dikurangi jadi yang Rp 0 sampai Rp2 miliar itu itu sebesar 50 persen. Lalu Rp2 miliar - Rp5 miliar sebesar 25 persen," kata dia.

Program ini juga bisa diberikan kepada mereka yang berkontrak di depan. Sehingga diberikan waktu untuk membangun unit.

Keempat, insentif fiskal untuk PPnBM DTP untuk otomotif. Rencananya dana insentif tahun depan untuk program ini naik menjadi Rp6,58 triliun. Lebih tinggi dari anggaran tahun ini sebesar Rp 3,46 persen dan telah terealisasi 100 persen. Namun secara teknis usulan ini masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan.

"Usulan otomotif akan terus dibahas karena ini kita masih perlu pembahasan lebih lanjut," kata dia mengakhiri.