Sederet Upaya Pemerintah Genjot Ekspor, Termasuk Teken Perjanjian RCEP 15 November

Kementerian Perdagangan akan melakukan penandatanganan perjanjian dagang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada 15 November mendatang. Perjanjian ini menjadi peluang peningkatan ekspor Indonesia dengan negara-negara ASEAN serta China, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru.

"Dalam waktu dekat tepatnya 15 November akan ditandatangani mega Free Trade Agreement (FTA) Regional Comprehensive Economic Partnership atau disingkat RCEP," ungkap Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, dalam Opening Ceremony 35th Trade Expo Indonesia, Selasa (10/11).

Dia menjelaskan sebelumnya, pada 30 Oktober lalu, Indonesia telah menerima secara resmi perpanjangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat. "Selanjutnya, kami masih akan terus bekerja keras menindaklanjuti perjanjian perdagangan internasional dengan negara mitra dagang lainnya," kata Mendag Agus.

Adapun terobosan lain yang dilakukan Kementerian Perdagangan untuk mendongkrak ekspor dan memperbaiki neraca perdagangan, antara lain adalah relaksasi kebijakan ekspor dan impor yang berorientasi ekspor. Lalu kemudahan pelayanan surat keterangan asal barang ekspor, percepatan layanan ekspor impor dan pengawasan perdagangan melalui ekosistem logistik nasional.

"Kami juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi calon eksportir baru melalui program pendidikan dan pelatihan ekspor, peningkatan daya saing dan pengembangan produk ekspor, serta penyebaran informasi dan promosi terkait keunggulan dan potensi produk Indonesia yang memanfaatkan platform Digital marketing," jelas Mendag Agus.

Gabung RCEP, 65 Persen Pasar Indonesia Terbuka Mulai 2022

Indonesia tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang terdiri dari 16 negara ASEAN dan beberapa negara disekitarnya. RCEP memiliki tujuan progresif menghapuskan tarif dan hambatan nonatarif serta memfasilitasi dan meningkatkan transparansi antar negara anggota.

Direktur Perundingan ASEAN Kementerian Perdagangan, Donna Gultom, mengatakan usai dirampungkan, hasil perundingan akan langsung diterapkan pada 2022. Awal implementasi, 65 persen pasar Indonesia akan terbuka pada perdagangan bebas terhadap negara mitra.

"Pembukaan pasarnya nanti bertahap 65 persen pada saat implementasi, seterusnya 10 tahun kemudian tambah lagi 10 persen, 15 tahun kemudian tambah lagi. 20 tahun kemudian 89,5 persen," ujarnya di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (20/11).

Penyatuan 16 negara dalam satu skema perjanjian perdagangan bebas akan menjadikan RCEP menjadi blok perdagangan besar yang menguasai sepertiga dunia. Pemerintah sendiri terus menganalisis agar dengan adanya RCEP Indonesia mendapat manfaat dan tidak hanya terbuka bagi negara lain.

"Semaksimal mungkin kita menjaga sensitivitas kita, tapi tidak mungkin semua bisa kita jaga karena ada sesuatu yang kita sepakati bersama. Ambisi yang bukan tinggi tapi itu yang kita dorong sehingga aset ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui masuknya investasi pembukaan pasar karena itu diperlukan," jelas Donna.

Dengan adanya RCEP ini maka optimalisasi peningkatan ekspor Indonesia jangka menengah dan jangka panjang akan dapat dicapai, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui percepatan penyelesaian perundingan RCEP khususnya terkait tiga isu penting yaitu isu perdagangan barang (trade in goods], perdagangan jasa (trade in services), dan investasi.

Upaya lainnya adalah mendorong transformasi struktur ekspor dari berbasis komoditi menjadi produk dan jasa yang bernilai tambah, memanfaatkan seluruh skema preferensi yang ada selama ini dan permintaan delegasi Indonesia terkait pembukaan akses pasar dengan menargetkan pasar secara spesifik.

"Demikian juga senantiasa fokus pada skala untuk membantu perbaikan neraca perdagangan serta menyusun negative list beberapa negara tujuan ekspor yang selama ini perlu dioptimalkan seperti China, Jepang dan Korea Selatan," jelasnya.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6