Belum Bisa Dipastikan Kapan Pelatihan Tatap Muka Kartu Prakerja Dapat Dilakukan

Direktur Kemitraan dan Komunikasi PMO Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, mengakui belum bisa memastikan kapan pelatihan tatap muka bisa dilakukan di dalam tatanan kenormalan baru. Sejauh ini program pelatihan prakerja sendiri masih dilaksanakan secara online.

Dia mengatakan, butuh persiapan khusus untuk melaksanakan pelatihan langsung secara tatap muka kepada peserta Kartu Prakerja. Meskipun penyebaran Covid-19 di sejumlah wilayah sudah menunjukkan adanya penurunan atau masuk kategori greenlight.

"Jadi memang sudah jadi arahan komite untuk siapkan pelatihan offline atau tatap muka. Tapi ini butuh persiapan, karena kalau pun ada yang beberapa daerah greenlight, tapi masih ada risiko penularan. Dan persiapan harus sesuai protokoler kesehatan tatap muka," kata Panji dalam video conference di Jakarta, Senin (8/6).

Panji menjelaskan program Kartu Prakerja saat ini merupakan program semi bantuan sosial, yang anggarannya sudah ditetapkan dalam APBN 2020. Adapun setiap peserta akan menerima manfaat total Rp3,55 juta. Sementara dalam pelatihan offline, rata-rata nilainya bisa mencapai Rp5 juta per pelatihan.

"Bantuan pelatihan untuk peserta hanya Rp1 juta, tapi kenyataannya pelatihan offline lembaga pelatihan rata-rata nilainya Rp5 juta, dari Rp3 juta sampai Rp7 juta. Sekarang online tidak bisa mengakses pelatihan offline," jelasnya.

Ke depan pihaknya juga akan melakukan pelatihan secara offline dan menyesuaikan dengan budget yang ada. Selain itu, pihaknya juga akan bekerja sama dengan lembaga pelatihan maupun kementerian/lembaga yang telah melakukan pelatihan secara offline.

"Jadi market perlu di-adjust. Kami akan bekerja sama dengan kementerian/lembaga, ada 9 kementerian/lembaga yang berikan pelatihan selain Kartu Prakerja, semua offline. Jadi butuh koordinasi untuk sinkronkan," katanya.

Survei TNP2K: Peserta Kartu Prakerja 42,6 Persen Pengangguran Terdampak Corona

Dalam rangka menangani lonjakan pengangguran, utamanya imbas pandemi Covid-19, pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja. Hingga hari ini penerimaan peserta telah mencapai gelombang ketiga dan secepatnya akan dibuka gelombang keempat.

Ekonom Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Elan Satriawan, mengungkapkan bahwa penerima manfaat dari Program Prakerja ini sebagian besar adalah mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sedang menganggur.

"Mereka yang menganggur itu tidak semuanya menganggur sebelumnya jadi kita menanyakan juga status pekerjaan mereka pada Januari. Jadi pada bulan Januari itu, sekitar 55 persen dari penerima manfaat tersebut masih bekerja dan kemudian 7 persen menjalankan usaha, yang menganggur hanya sekitar 37 persen," kata Elan, Senin (8/6).

Dari 4.777 sampel, sebanyak 2.034 atau 42,6 persen berada dalam posisi sedang tidak bekerja dan atau tidak sedang berusaha saat mendaftar Prakerja, dari status sebelumnya hingga Januari 2020 yang masih merupakan pekerja/karyawan/buruh.

Kemudian, lanjut Elan, yang tadinya memiliki usaha dan sekarang menganggur ada 208 atau 4,4 persen. Sementara, dari yang tadinya tidak bekerja dan tidak memiliki usaha yang kini juga tetap belum memiliki pekerjaan dan usaha, sebanyak 1.679 atau 35,1 persen.

"Kisaran usia penerima manfaat mulai dari 18 hingga 68 tahun, dengan kelompok usia 35 tahun ke bawah menjadi kelompok dominan sebesar 88 persen, 18-25 tahun sebanyak 47,7 persen, dan usia 26-35 tahun sebanyak 38,3 persen," papar dia.

Merujuk data Sakernas per Februari 2020, tingkat pengangguran didominasi oleh penganggur muda sebesar 16,28 persen.

Adapun pendidikan terakhir penerima manfaat Kartu Prakerja didominasi oleh SMA/SMK sederajat sebesar 58,93 persen dan sarjana S1 sebanyak 25,27 persen, sedangkan pendidikan lainnya sekitar lebih dari 5 persen, dengan tingkat pengangguran nasional yang didominasi kelompok dengan pendidikan SMK sebesar 80,49 persen.

"Penerima manfaat KKP mayoritas adalah yang menganggur pada saat melamar, sebesar 80 persen. sebagian besar melaporkan sebagai yang terpengaruh oleh pandemi Covid-19, PHK, dirumahkan, sulit mencari pekerjaan dan lainnya," jelas Elan dalam paparannya.