Airlangga Akui Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Belum Optimal

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengakui, sebanyak 16 paket kebijakan di lima tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berjalan maksimal. Ada beberapa alasan yang membuat paket kebijakan tersebut tidak tercapainya.

Di antaranya karena ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, utamanya menyangkut terhadap proses perizinan dan investasi.

"Kebijakan paket 16 ada beberapa belum bisa dilaksanakan karena koordinasi terbatas," kata dia di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (5/3).

Dia mencontohkan, beberapa hal yang belum disepakati dalam kebijakan ekonomi jilid I, yakni penetapan harga gas industri sebesar USD 6 belum bisa diputuskan. Kemudian, negatif list di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga tidak berjalan.

"Kalau kita gunakan sistem seperti itu transformasi hanya berjalan 10 tahun ini kita tidak ingin kehendaki," jelas dia.

Untuk itu, pemerintah saat ini tengah membuat terobosan baru melalui Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aturan sapu jagat ini diharapkan akan menggairahkan iklim investasi dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia.