DPR kritik Jokowi: Pembangunan infrastruktur untuk pencitraan jelang tahun politik

Ketua Komisi V DPR RI, Fahri Djemi Francis mempertanyakan dampak dari proyek pembangunan infrastruktur yang digenjot oleh pemerintah Jokowi-JK. Menurut dia, pembangunan tersebut tidak berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

Fahri menyebut, pembangunan infrastruktur yang ditargetkan rampung pada 2018-2019 hanya sebagai pencitraan pemerintah di jelang tahun politik. Pembangunan yang dikerjakan untuk mengejar target justru menimbulkan masalah baru, seperti kecelakaan kerja yang marak terjadi beberapa waktu lalu.

"Semua target infrastruktur kalau tidak ditargetkan selesai di 2018, atau 2019, untuk apa? Untuk pencitraan.‎ Kalau kita ikuti di media, kecelakaan konstruksi kita lihat," ujar dia dalam Forum Dialog HIPMI di Jakarta, Jumat (11/5).

Selain itu, pembangunan infrastruktur pemerintah juga dihadapkan pada masalah alokasi anggaran. Fahri menyatakan, alokasi anggaran untuk infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setiap tahunnya selalu jauh lebih kecil dari yang diusulkan. Hal ini membuat pembangunan infrastruktur jadi minim anggaran.

"Fakta lain, komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur, budget anggaran mungkin banyak yang tidak tahu. Pada APBN 2015 perencanaan yang diusulkan oleh pemerintah Rp 114,8 triliun, tetapi anggaran yang tersedia Rp 110,8 triliun, kurangnya sekitar Rp 4 triliun. Di 2016, usulannya tinggi sekali menjadi Rp 169,4 triliun, tetapi duitnya yang disetujui Rp 98 triliun. Di 2017 diajukan Rp 209,1 triliun, tetapi anggaran yang diberikan Rp 103,1 triliun, itu belum sampai 50 persen yang diberikan. Di 2018 ini kebutuhannya naik lagi Rp 221 triliun, tapi yang diberikan Rp 106 triliun," jelas dia.

Menurut Fahri, pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi program utama pemerintah juga tidak berdampak besar terhadap ekonomi di daerah. Bahkan, pihak swasta sering mengeluh karena proyek tersebut didominasi oleh BUMN.

"Pertumbuhan ekonomi juga stagnan setelah pembangunan infrastruktur. Itu menjadi pertanyaan. Jadi ‎infrastruktur ini pertama, untuk pencitraan. Kedua, untuk BUMN. Baru ketiga, untuk rakyat. Tapi ini juga masih dipertanyakan," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com