Menko Luhut klaim investasi proyek kementerian di bawahnya tak akan mangkrak

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, memastikan program pembangunan infrastruktur di bawah kementeriannya tidak akan mangkrak. Hal ini lantaran semua proyek tersebut telah dihitung seluruh pembiayaannya.

"Semua program yang ada di bawah saya saya pastikan tidak ada potensi untuk mangkrak, kenapa? Karena semua kita hitung betul itu semuanya," kata Menko Luhut di Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (11/1).

Dia menyebut salah satu proyek infrastruktur yang tidak akan mangkrak ialah Light Rapid Transit (LRT). Hal itu karena proyek tersebut tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), melainkan konsorsium perbankan. LRT juga merupakan proyek pertama yang tidak menggunakan dana APBN.

"LRT kami pastikan tidak akan mangkrak, proyek pertama yang tidak pakai APBN, kemarin kita sudah utak utik, mau cari bunga 3-4 persen, kita buat entity baru untuk membiayai insfrastruktur," ujarnya.

Menurut Menko Luhut, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya stabil. Sehingga peluang menarik investasi menjadi lebih besar.

"Di Asia Tenggara, Indonesia kecenderungan investasinya itu tertinggi nomer 2 setelah Singapura," tandas Menko Luhut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan setidaknya ada 1.244 proyek belum terealisasi hingga saat ini. Sebanyak 1.054 proyek diantaranya baru masuk sejak adanya Perpres Nomor 91 Tahun 2017. Di mana, nilainya mencapai USD 42,6 miliar.

Investasi belum terealisasi terbanyak berada di Kementerian Perdagangan mencapai 427 proyek. Kementerian Perindustrian 256 proyek. Kementerian Pariwisata 159 proyek. Sementara, 190 sisanya masuk dalam pipeline pemerintah sejak 2010 yang tercatat di Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) senilai Rp 351 triliun.

Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengungkapkan kendala utama yang dihadapi para investor saat akan menanamkan investasinya di Indonesia adalah masih banyaknya regulasi di Indonesia, sehingga perlu adanya pemangkasan agar lebih sederhana.

"Pada umumnya regulasi ini satu sama lain sebelumnya tidak terkoordinir sehingga menambah prosedur berusaha," kata Rudiantara di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Dia menambahkan, masih banyak investasi yang baru sebatas di atas kertas. Artinya, proyek tersebut belum terealisasi di lapangan. Dengan demikian, dia berharap semua proyek bisa segera terealisasi supaya bisa menyerap tenaga kerja di Indonesia dan akan mengurangi angka pengangguran.

"Kita ingin terealisasi secara cepat agar lapangan kerja bertambah, pendapatan pemerintah juga meningkat cepat," ujarnya.

Sementara itu, untuk mengatasi kendala dalam proses investasi Rudiantara mengaku sudah mendapat tugas khusus untuk mempercepat proses perizinan melalui sistem online. "Apabila sudah online bisa diberikan aksesnya kepada BKPM diberikan user id (nama pengguna) diberikan password jadi one stop service atau PTSP," jelasnya.

Sepanjang tahun 2017 total investasi di Indonesia adalah USD 42 miliar, meningkat dari total investasi tahun 2016 sebesar USD 34,5 miliar, yang tersebar di 120 proyek. Angka tersebut menunjukkan bahwa minat investasi tidak hanya terfokus di Pulau Jawa saja melainkan sudah merata ke seluruh Indonesia.

"Dari rencana investasi itu ada yang pipeline totalnya Rp 351 triliun dan 54,6 miliar USD. Terdiri dari 190 proyek, ada 50 proyek atau 26 persennya di Pulau Jawa, selebihnya di luar Jawa," tandasnya.