Memilih kota yang pantas gantikan Jakarta jadi Ibu Kota Indonesia

Presiden Joko Widodo serius ingin memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta. Pemindahan ibu kota rencananya mulai dilakukan pada 2018 mendatang. Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki mengatakan, Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan idenya untuk memindahkan ibu kota karena beberapa alasan.

"Karena pengalaman beliau (jadi Gubernur) di DKI. Beliau menyampaikan susah sekali membenahi kota Jakarta ini. Ongkos terlalu mahal, bukan hanya biaya ya, tapi ongkos politik, ongkos sosial," ujar Teten di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/7).

Selain kesulitan membenahi Jakarta, ide pemindahan ibu kota muncul guna melakukan pemerataan pembangunan industri. Upaya ini juga mencontoh dari sejumlah negara yang memindahkan ibu kota negaranya.

"Dan di banyak negara memang dipisahkan kota industri dagang dengan kota pemerintahan," tukas Teten.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara terkait kajian rencana pemindahan Ibu Kota. Menurutnya, pergantian Ibu Kota merupakan hal wajar, sebab Presiden RI pertama Soekarno juga pernah mengalami perpindahan.

"Itu kan (perpindahan Ibu Kota) sudah lama sejak zaman Pak Karno, ya di mana-mana negara maju kan Ibu Kota itu antara perdagangan dan ibu kotanya pisah," kata Luhut, di Gedung DPR RI, Senin (10/7).

Luhut menegaskan kajian perpindahan Ibu Kota sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rencananya, kajian tersebut akan selesai pada Desember 2017.

"Ya sudah mempersiapkan kalau nanti sudah bagus, waktunya bagus kita sudah punya polanya semua, jadi tidak buang waktu lagi mengenai lokasi, luas daerah segala macam, banyak lah itu," ujarnya.

Namun demikian, di mana daerah atau provinsi yang cocok untuk ibu kota baru Indonesia? Silakan klik selanjutnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Basuki Hadimuljono mengatakan, tempat yang sedang dikaji sebagai ibu kota baru berada di 3 provinsi di Kalimantan, yaitu di Kalimantan Tengah (Palangka Raya), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).

Belum diputuskan Jokowi, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak sudah menyiapkan daerahnya untuk menjadi ibu kota.

Awang menerangkan, Kalimantan Timur punya sejumlah fasilitas penunjang, seperti Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan, pelabuhan Kariangau skala internasional, dan pembangunan pelabuhan yang dibangun PT Kereta Api Borneo.

"Kaltim juga punya jalan tol (yang sedang dalam pembangunan) dan proyek kelistrikan," ujarnya.

Awang mempersilakan Bappenas dan DPR RI, datang ke Kalimantan Timur, selain juga mempertimbangkan opsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. "Kaltim juga tidak mau ketinggalan, siap jadi ibu kota negara. Dijamin tidak ada gempa, lokasinya sekitar Balikpapan," sebutnya.

"Pemprov siapkan lahan cukup luas di sekitar teluk Balikpapan, berapapun kebutuhannya. Lahan di Balikpapan, clean and clear, tinggal ditetapkan oleh Bappenas dan persetujuan DPR untuk dimanfaatkan," ungkap Awang.

"Saya ada solusi, pindahnya jangan sekaligus pindah. Para menteri secara bertahap pindah, yang pertama Kementerian ESDM dan Pertamina. Karena di Kaltim, banyak sekali proyek strategis bidang perminyakan dan gas. "Seperti di Balikpapan dan Bontang. Juga pemanfaatan gas untuk industri melalui PLTG, maupun gas rumah tangga. Jadi, kalau Pertamina di Kaltim, lebih mudah berurusan," jelasnya.

Selain itu juga, menurut Awang, kepantasan daerah di Kaltim jadi ibu kota lantaran Kaltim masuk jalur laut strategis dan jalur tol laut mulai dari Surabaya ke Banjarmasin, ke Balikpapan dan ke utara Kalimantan.

"Saya minta ke Bappeda Kaltim, besok akan saya tunjukkan ke Presiden. Pak, ini lahan ibu kota negara. Insya Allah, Presiden akan terima usulan dari saya, sekaligus lahannya," ungkap Awang.

"Jadi, kesiapan bukan omong doang, tidak ada unsur doang, tapi dibuktikan dengan kesiapan. Silakan pusat menimbang apakah Kalsel, Kalteng atau Kaltim," katanya.

Tak mau kalah, Palembang juga menawarkan diri untuk menjadi ibu kota baru Indonesia. Silakan klik selanjutnya.

Walikota Palembang, Harnojoyo menawarkan daerahnya untuk menjadi ibu kota baru. Harnojoyo menyebut, kota pempek itu siap bersaing dengan daerah lain untuk menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota.

Menurut Harnojoyo, banyak keunggulan Palembang yang patut diperhitungkan oleh pemerintah pusat dalam penentuan daerah jika pemindahan benar direalisasikan. Pertama, geografis Palembang strategis dan tidak sulit menjangkaunya. Terpenting, Palembang memiliki modal sejarah, yakni Kerajaan Sriwijaya yang pernah menguasai nusantara hingga Asia.

"Palembang punya segalanya, siapa tidak kenal Sriwijaya, pernah menguasai dunia. Kalau jadi ibu kota RI, sangat, sangat siap," ungkap Harnojoyo, Selasa (11/7).

Sebagai bentuk kesiapan, Harnojoyo akan mengajukan secara resmi ke pemerintah pusat. Hal ini sebagai keseriusannya dapat dipertimbangkan dan mengalahkan Pontianak yang santer menjadi pilihan utama.

"Apapun syaratnya kita penuhi, bila perlu saya ajukan langsung ke presiden. Palembang benar-benar siap jika dipilih," ujarnya.

Mulai saat ini, dirinya akan mensosialisasikan dan memberikan kesepahaman kepada warganya untuk menerima sekaligus bangga jika menjadi ibukota negara. Sementara lokasi pemerintahan bakal disiapkan sesuai kebutuhan.

"Saya yakin warga Palembang bangga, walaupun pasti bakal ada penolakan," pungkasnya.

Dari sekian provinsi, mana sebenarnya yang cocok untuk jadi ibu kota? Silakan klik selanjutnya.

Universitas Gadjah Mada (UGM) mengklaim sudah 20 tahun lalu mengkaji pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya. Mereka merasa pemindahan itu layak. Sebab, secara geologi kota Palangkaraya jauh dari bencana alam.

Guru Besar UGM bidang Geologi, Dwikorita mengatakan, secara geologi Kota Palangkaraya lebih aman. Dilihat dari sudut kegunungapian, letak Palangkaraya di tengah Pulau Kalimantan, menunjukkan tidak seaktif di Pulau Jawa. Gunung api di Kalimantan tidak bekerja aktif, sehingga ancaman erupsi maupun gempa tektonik sangat kecil.

"Palangkaraya yang berada di Pulau Kalimantan merupakan daerah yang relatif aman jika ditinjau dari ilmu Geologi. Palangkaraya relatif aman dari pusat gempa," kata Dwikorita, Senin (10/7).

Mantan Rektor UGM ini mengakui, ancaman bencana di Palangkaraya adalah banjir dan tanah longsor. Tetapi, itu bisa diminimalisir dengan pembuatan zonasi potensi bencana.

"Potensi bencana banjir dan tanah longsor bisa dipetakan dan diminimalisir dampaknya. Dibuat zonasi. Nanti dimasukkan zonasi berwarna merah sehingga daerah yang berpotensi banjir dan tanah longsor tidak dibuat bangunan untuk hunian publik sehingga bisa diminimalisir ancaman bencananya," urai Dwikorita.

Perencanaan dan tata kota baik bisa direncanakan sejak awal. Sehingga, nantinya pembangunan ibu kota di Palangkaraya bisa aman dari berbagai ancaman dan potensi bencana.

"Memang pemindahan ibu kota harus dilakukan kajian lebih lanjut. Tidak hanya dikaji secara geologi saja tetapi harus juga dikaji secara sosial budaya dan sosial ekonomi. Kajian geologi dalam pemindahan ibu kota bukan satu-satunya kajian tetapi kajian ini (geologi) tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Karena jika kena bencana, investasi dengan dana yang tinggi bisa lenyap dalam hitungan detik jika tak memerhatikan kajian geologi," terangnya.

Lalu apa kata Jokowi soal pemilihan ibu kota baru? Silakan klik selanjutnya.

Presiden Joko Widodo menyebut ada tiga tempat atau tiga provinsi yang sedang dikaji sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta.

"Ada tiga tempat, tiga provinsi yang masuk dalam kajian," kata Presiden Jokowi dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional Pembinaan dan Fasilitasi serta Kerja Sama Akses Reform di Balikpapan Sport and Convention Center di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis.

Presiden Jokowi pada kesempatan itu sejatinya mengaku tidak mau menyinggung soal pemindahan ibu kota karena hal itu masih dalam kajian Bappenas.

"Mengenai ibu kota saya tidak mau singgung itu dulu karena masih dalam kajian Bappenas," ucapnya seperti dikutip dari Antara.

Presiden mengatakan ada tiga tempat atau tiga provinsi yang masuk dalam kajian Bappenas, namun Presiden tidak akan membuka nama-nama tempat tersebut saat ini.

"Nanti semua orang beli tanah di sana, enggak jadi pindah nanti. Harga tanah melambung," ujarnya.

Jokowi menegaskan, semua akan dikalkulasi secara detail termasuk dari sisi kebencanaan, keekonomian, dan infrastruktur. "Kemudian biayanya berapa karena menyangkut biaya," tuturnya.

Namun, Kepala Negara mengakui banyak negara yang kini telah memisahkan pusat bisnis dengan pemerintahan, antara ekonomi dengan pemerintahan. Oleh karena itulah Indonesia mulai mengkaji hal tersebut.