OJK soal JP Morgan: Ini persoalan biasa saja, jangan diperbesar

Kementerian Keuangan memutuskan hubungan kerja sama dengan JP Morgan Chase Bank. Keputusan ini tertulis dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 yang diterbitkan pada 17 November 2016.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan pemutusan kerja sama ini tidak akan berdampak pada pasar Indonesia. Sebab, pemutusan kontrak ini merupakan hal yang biasa terjadi, sehingga dia meminta kepada masyarakat dan pelaku usaha agar tidak memperbesar masalah ini.

"Tidak ada dampaknya ke pasar. Sebetulnya biasa saja, pemerintah kasih kerjaan ke JP Morgan, kemudian pemerintah tidak puas. Saya pikir ini persoalan biasa-biasa saja, jadi jangan dibuat besar lah," kata Muliaman di Jakarta, Jumat (6/1).

Dia menambahkan, dengan dicabutnya kontrak antara pemerintah dengan JP Morgan, hingga saat ini belum ada tawaran dari bank lain untuk menggantikan posisi JP Morgan sebagai bank persepsi dalam program pengampunan pajak (Tax Amnesty).

Sebelumnya, JP Morgan diputus kontraknya usai mengeluarkan rilis menurunkan peringkat surat utang Indonesia sebanyak dua tingkat. Peringkat surat utang Indonesia turun dari overweight menjadi underweight.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rilis uang dikeluarkan JP Morgan Chase Bank dapat mengganggu psikologis investor di Indonesia.

Menurutnya, semakin besar nama sebuah lembaga riset maka semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menjaga kualitas dari hasil risetnya tersebut. Sementara, JP Morgan dianggap tidak menjaga kredibilitas dan akurasi dari risetnya untuk Indonesia.

"Semakin besar namanya, dia semakin memiliki tanggung jawab lebih besar dari sisi kualitas dan kemampuan untuk ciptakan konfiden," ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Selasa (3/1).