Bos OJK sebut investor lokal di pasar saham RI hanya 400.000 orang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan antispasi untuk menangkal perilaku investor asing yang mendominasi industri pasar modal domestik. Salah satunya dengan meningkatkan basis investor lokal untuk mengimbangi kendali asing di bursa saham dalam negeri.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad mengatakan jumlah investor dalam negeri yang memiliki Single Investor Identification (SID) hanya 400.000 dari total penduduk Indonesia sebanyak 250 juta.

"Saya kira ini kan dibandignkan 250 juta kan kecil sekali. Hitung saja persentasenya 400.000 dibandingkan 250 juta kecil sekali. Mudah-mudahan basis invesor lokal semakin kuat. Kalau kuat, tentu saja perilaku investor di luar sana bisa diimbangi oleh investor dalam negeri," ujar Muliaman di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (22/11).

Menurutnya, dengan peningkatan jumlah investor di dalam negeri yang semakin banyak bisa mengurangi ketergantungan pasar modal Indonesia dari investor asing. Selain itu, investor dalam negeri juga bisa mendongkrak kapitalisasi pasar modal Indonesia.

"Ya bagus dong, artinya mobilisasi dana domestik menjadi lebih besar, kemudian bisa menjadi penyeimbang investor asing. Apalagi kalau dengan kapasitas lebih besar saya pikir dia bisa leading malah," kata Muliaman.

Muliaman menjelaskan, sejauh ini pihaknya bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terus berupaya meningkatkan jumlah investor maupun meragamkan instrumen investasi di pasar modal.

"Beruntung, setiap kami ke kampus-kampus di daerah, minat mahasiswa sangat besar untuk berinvestasi," imbuhnya.

Dia mengungkapkan, dinamika peningkatan jumlah investor di kalangan mahasiswa merupakan buah dari terobosan OJK dan BEI melalui sosialisasi dan edukasi intensif yang menyasar kalangan usia muda.

"Kami terus meningkatkan akses masyarakat ke pasar modal dan meragamkan instrumen. Sejalan dengan program yang dicanangkan Presiden (Joko Widodo)," kata Muliaman.

Guna mendukung peningkatan jumlah investor, lanjutnya, sistem keuangan dalam negeri tidak diperkenankan untuk diterapkan secara ekslusif.

"Salah satu pilar untuk membangun pembiayaan yang optimal adalah memanfaatkan potensi dana yang ada di masyarakat," pungkasnya.