Menkeu Purbaya: APBN Defisit Rp196,5 Triliun per Juni 2026

Purbaya mengatakan tren positif kinerja APBN ditopang oleh performa pendapatan negara yang kuat serta belanja yang dikelola secara efektif.

Idris Rusadi Putra
Oleh Idris Rusadi Putra - Reporter
Menkeu Purbaya: APBN Defisit Rp196,5 Triliun per Juni 2026
Belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp2.602,3 triliun atau 96,3% dari target. Tampak dalam foto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat Konferensi Pers APBN Kita, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026). (merdeka.com/magang/Rendi Saputra)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Juni 2026.

"Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan belanja yang dikelola secara terukur, defisit tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juli 2026 di Jakarta, Selasa (21/7).

Purbaya mengatakan tren positif kinerja APBN ditopang oleh performa pendapatan negara yang kuat serta belanja yang dikelola secara efektif.

Secara keseluruhan, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama 2025.

Ia menjelaskan penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.187,8 triliun, yang ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6 persen. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp145 triliun atau tumbuh 3,4 persen.

PNBP

 

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp271 triliun atau meningkat 21,6 persen, sedangkan penerimaan hibah tercatat Rp7 miliar atau tumbuh 10,2 persen.

Purbaya menambahkan, kinerja fiskal tersebut turut menjadi salah satu faktor yang mendukung Indonesia mempertahankan peringkat kredit BBB untuk utang jangka panjang dan A-2 untuk utang jangka pendek.

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat mendominasi dengan realisasi Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp658,9 triliun atau tumbuh 40 persen, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp639,7 triliun atau meningkat 20 persen.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp357,4 triliun atau tumbuh 11,2 persen.

Dengan capaian tersebut, keseimbangan primer mencatat surplus sebesar Rp85,1 triliun.

Rekomendasi