Misi senyap kedatangan 3 menteri ke Papua terkait kontrak Freeport?

Keberadaan perusahaan tambang, PT Freeport Indonesia di dalam negeri masih saja menuai polemik. Pemerintah menyebut Freeport sangat dibutuhkan karena membantu perekonomian Indonesia secara umum dan perekonomian Papua khususnya.

Namun demikian, ada pula pihak yang menyebut Freeport hanya merugikan Indonesia. Anggota DPR yang tergabung dalam tim pemantau otonomi khusus Aceh dan Papua, Irene Manibuy pernah mengatakan peran Freeport untuk warga Papua sangatlah kecil.

Dia mengkritik peran Freeport hanya sebatas CSR saja. Irene mengatakan, saat ini masyarakat Papua tidak membutuhkan dana CSR dari Freeport . Papua butuh memperoleh komposisi saham Freeport untuk pengelolaan.

"Jangan kami hanya dikasih CSR Rp 1,3 triliun, jangan hanya CSR berdasarkan dividen hanya 1 persen dari pendapatan kotor. Kami butuh share dan mengatur sendiri pembangunan di sana, daerah kami," ucap Irene beberapa waktu lalu.

Lembaga swadaya Kontras dua tahun lalu pernah melansir laporan fasilitas pekerja Freeport di lokasi tambang yang sangat memprihatinkan. Misalnya kamar karyawan yang kecil, tapi diisi lima sampai enam orang.

Pekerja pun kerap mengeluh, lantaran remunerasi pegawai Indonesia tidak sama dengan sistem yang diterapkan Freeport-McMoRan di AS atau negara lain.

Baru-baru ini, tiga menteri pemerintahan Jokowi-JK berkunjung ke Papua, daerah operasi PT Freeport Indonesia. Apa tujuannya?

Tiga menteri Kabinet Kerja meninjau langsung daerah operasi pembangunan PT Freeport Indonesia. Mereka adalah Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perindustrian Saleh Husin, serta Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Sofyan Djalil.

Menurut Sudirman, kunjungan ke lapangan ini dalam rangka mengevaluasi kegiatan sumber daya alam yang selama ini dilakukan PT Freeport Indonesia.

Tujuan lain, katanya, juga melihat berbagai kemungkinan perusahaan tambang tersebut bisa menggunakan produk lokal yang selama ini mampu diproduksi oleh BUMN nasional.

"Sesuai arahan Presiden Jokowi agar PT Freeport bisa menggunakan produk lokal dalam operasinya. Oleh sebab itu kita ajak sejumlah BUMN," tambahnya.

Sejumlah BUMN yang ikut dalam peninjauan itu antara lain datang dari Pertamina, Bukit Asam, Semen Indonesia, Pindad, serta Krakatau Steel. "Kita ajak BUMN untuk melihat dan mencari peluang apa saja yang bisa dikerjasamakan," kata Sudirman.

Tiga menteri dan rombongan meninjau sejumlah lokasi tambang PT Freeport Indonesia yang terletak di Tembagapura seperti Grasberg, tambang bawah tanah DMLZ, serta proses pengolahan biji. Dalam kunjungan ke sejumlah lokasi tersebut, ketiga menteri mendapat sejumlah informasi mengenai apa yang telah dan akan dilakukan perusahaan tersebut.

Dalam kunjungan ini, Sudirman said mendukung penuh operasional Freeport di Indonesia.

Sudirman Said dalam kunjungan ini mengaku akan terus mendukung PT Freeport Indonesia untuk terus melanjutkan usaha di Papua. Menurutnya, keberadaan Freeport sangat membantu perekonomian masyarakat Papua dan nasional.

"Saya kira siapa pun tahu kalau ada pihak yang ingin investasi tentu akan minta kepastian usaha jangka panjang. Apalagi kita saat ini sedang gencar-gencarnya ingin menarik investor sebanyak mungkin," kata Sudirman di Timika, Papua seperti dilansir Antara, Minggu (20/9).

Dikatakannya, perusahaan tambang tersebut selama ini sudah investasi di Indonesia cukup lama dengan nilai ratusan miliar dolar AS, sehingga keberadaannya perlu dijaga. Apalagi Freeport telah memberikan kontribusi bagi perekonomian Papua dan memberikan lapangan pekerjaan.

Dalam pertemuannya dengan jajaran direksi Freeport, Sudirman mengatakan yang mereka minta adalah bagaimana pemerintah mendukung usaha perusahaan itu serta memberikan kepastian usaha.

"Presiden Jokowi sudah beberapa kali menyatakan bahwa kita harus meningkatkan investasi dan menjaga investasi yang sudah ada selama ini. Akan aneh saja kalau kita tak dukung perusahaan asing untuk investasi," katanya.

Untuk itu, katanya, pemerintah sedang mencari usaha legal yang dimungkinkan serta upaya politik sehingga bisa dimengerti masyarakat. "Saya termasuk yang simpati kepada Freeport yang selama ini sebagai objek spekulasi. Banyak masyarakat yang tak mengerti soal perusahaan itu," katanya.

Dia mengakui dalam berbagai pembicaraan internal, eksternal termasuk dengan DPR bahwa keberadaan investor asing termasuk Freeport sangat penting untuk jangka panjang dan nasional.

Dalam pertemuan itu, Sudirman juga minta agar perusahaan tersebut bersedia menyerap produk lokal yang diproduksi BUMN nasional.

"Mereka sangat bersedia untuk itu sekalipun untuk jenis tertentu yang memerlukan teknologi tinggi masih mengandalkan impor," katanya.

Tidak hanya mendukung, Sudirman Said juga memberi sinyal akan memperpanjang kontrak Freeport yang akan habis pada 2021 mendatang.

Sudirman said mengakui kalau PT Freeport Indonesia saat ini sedang menunggu keputusan kepastian perpanjangan kontrak mereka. Sudirman menyebut, sangat sulit bagi investor yang ingin menanamkan investasinya miliaran dolar AS jika tidak ada kepastian jangka panjang.

"Saya sering menyatakan di berbagai forum internal maupun eksternal , di pemerintahan maupun di DPR saya kira semua orang memahami seseorang yang mau investasi milyaran dolar AS itu kalau tidak diberi kepastian dan jangka panjang itu sulit," ujar Sudirman seperti dilansir dari laman kementerian, Senin (21/9).

Freeport membutuhkan kepastian karena akan berinvestasi dalam skala besar yang sedang dan akan mereka tanamkan terutama dalam underground mining memerlukan kepastian perpanjangan.

Sudirman menambahkan, saat ini pemerintah sedang mencari cara agar keputusan pemanjangan kontrak bisa diambil, namun dengan catatan tidak ada peraturan yang dilanggar dan kemudian secara aspek sosial politik juga diterima oleh masyarakat.

Peraturan yang dimaksud Sudirman adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dalam beleid itu tegas menginstruksikan keputusan perpanjangan baru akan diberikan dua tahun sebelum masa kontrak habis. Sedangkan kontrak Freeport baru habis pada 2021 mendatang.

Klausul itu ini rencananya akan diperlonggar, sehingga memperpanjang batas waktu kontrak tambang mineral logam menjadi paling lama sepuluh tahun dan paling cepat dua tahun. Sedangkan untuk mineral nonlogam, perpanjangan kontrak paling cepat menjadi lima tahun dan paling lambat dua tahun.

"Saya simpati dan empati pada Freeport karena terlanjur menjadi obyek dari spekulasi yang menurut saya banyak yang ketidakmengertiannya, nah yang paling dibutuhkan dan ditunggu mereka adalah keputusan mengenai investasi tersebut yang saat ini kita belum ambil keputusan karena masih terkendala Peraturan Pemerintah (PP)-nya tidak memungkinkan," katanya.

Saat ini pemerintah sedang berupaya dengan segala cara untuk menarik investasi, di sisi lainnya yang sedang berinvestasi seperti PT Freeport tidak didukung.

"Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga sudah bolak-balik mengatakan, secara prinsip kita ingin investasi yang sudah ada di situ diteruskan dan dilanjutkan. Freeport bukan merupakan pengecualian, Freeport juga harus didukung supaya operasinya berlanjut."

Kedatangan Sudirman Said ke Papua membuat marah Pemda setempat. Sudirman datang diam-diam tanpa ada koordinasi.

Kedatangan tiga menteri Jokowi ke Papua ini berbuntut panjang. Bahkan, Gubernur Papua Lukas Enembe, sangat kecewa sekaligus marah lantaran tiga menteri Kabinet Kerja itu secara diam-diam berkunjung ke area pertambangan PT Freeport Indonesia. Apalagi menurut dia, lawatan itu tanpa berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

"Pak Gubernur sangat marah. Kami juga marah karena tiga menteri itu datang melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemda. Apakah memang aturan protokoler kementerian seperti itu?" kata Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, di Timika, seperti dilansir dari Antara, Senin (21/9).

Eltinus mengatakan dia saat ini sedang berada di Manado, Sulawesi Utara, guna menghadiri rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria, dan kementerian terkait lainnya soal penyelesaian status hukum tanah-tanah bandara bekas peninggalan pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Ketiga menteri didampingi sejumlah pejabat teras BUMN itu, tiba di Bandara Moses Kilangin, Timika, pada Sabtu (19/9) pukul 04.30 WIT. Mereka menumpang pesawat Airfast milik PT Freeport Indonesia. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Tembagapura dengan menumpang helikopter Airfast milik PT Freeport. Eltinus mengatakan, baru mengetahui kegiatan kunjungan kerja ketiga menteri itu sehari setelahnya.

"Mereka meminta untuk melakukan rapat dengan kami dari Pemda Papua dan Pemda Mimika di Pendopo Rumah Negara (rumah jabatan Bupati Mimika di Karang Senang-SP3) pada hari Minggu jam 10 pagi. Saya langsung lapor ke Pak Gubernur. Kami menolak permintaan mereka karena itu hari libur. Apalagi bertepatan dengan kegiatan ibadah," ujar Eltinus.

Terkait hal itu, kata Eltinus, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika menyatakan akan menyampaikan surat protes keras kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta.

"Kami akan sampaikan surat protes keras ke Presiden di Jakarta. Lain kali tidak boleh pakai cara-cara seperti ini. Kalau ada menteri mau datang, terlebih dahulu harus koordinasi dengan pemda," ucap Eltinus sambil bersungut.

Eltinus juga mempertanyakan ada kepentingan apa di balik kunjungan ketiga menteri secara diam-diam ke Freeport. Dia menilai selama ini pemerintah pusat memberikan hak-hak sangat istimewa kepada PT Freeport Indonesia.

Akibat adanya perlakuan istimewa itu, ujar Eltinus, terkadang para pejabat Jakarta tidak pernah merasa ada pemerintahan di Papua yang juga punya hak dan kewenangan mengatur dan mengawasi Freeport.

Kunjungan kerja ketiga menteri itu berlangsung di tengah-tengah sengketa dengan warga Suku Amungme. Mereka meminta perusahaan penambangan emas asal Amerika Serikat itu membayar ganti rugi lebih dari Rp 400 triliun atas pemanfaatan lahan jutaan hektare buat kelanggengan bisnis pertambangannya.

Tuntutan imbal balik pemanfaatan tanah hak ulayat itu didasarkan atas kenyataan. Selama lebih dari 40 tahun Freeport Indonesia beroperasi di Papua, perusahaan itu belum pernah sepeser pun membayar ganti rugi hak ulayat Suku Amungme.

Freeport kabarnya hanya membayar dana satu persen, atau sekarang disebut dana kemitraan dari pendapatan kotornya sejak 1996, sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat setempat. Tentu bukan itu keinginan warga setempat dan jumlahnya pun jauh dari harapan.

PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) pertama di Indonesia yang menjalin kontrak karya I dengan Pemerintah Indonesia pada 1967. Mereka memperpanjang kegiatan pengerukan emas dan hasil tambang lainnya melalui kontrak karya tahap II pada 1991, semasa pemerintahan Presiden Soeharto.

Menjelang masa akhir kontrak karya tahap II PT Freeport pada 2021, mereka kini terus melobi pemerintah di Jakarta guna segera mendapatkan kepastian perpanjangan kegiatan pertambangannya, melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).