Pemerintah Jokowi butuh Rp 15 triliun bangun jalur Trans Papua

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan akan memfokuskan pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia, termasuk pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 900 kilometer. Nantinya ruas jalan Trans Papua mulai dari Sorong-Manokwari-Nabire-Jayapura-Merauke yang saat ini masih terputus-putus.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan dana yang dibutuhkan menyelesaikan proyek tersebut sekitar Rp 12,5 triliun hingga Rp 15 triliun, yang ditargetkan selesai pada tahun 2018. Sementara anggaran untuk Papua pada tahun ini sebesar Rp 4 triliun, sedangkan Papua Barat Rp 6 triliun.

Menurut Basuki, tidak ada masalah dengan pembebasan lahan di Papua sehingga dengan anggaran tersebut. Dia pun optimistis Trans Papua dapat diselesaikan. Sementara itu, untuk mendukung rencana pencetakan sawah baru di Papua seluas 10.000 hektare, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuka 'long storage' untuk menampung air.

Dari tampungan tersebut, kata dia, air dipompakan ke lahan-lahan irigasi. 'Long storage' sudah dibangun di permukiman transmigrasi. Ke depan, akan dikembangkan di kawasan lain.

Terkait dengan tol, Dirjen Bina Marga Hediyanto W. Husaini mengatakan bahwa saat ini belum ada usulan pembangunan tol baru. Usulan pembangunan tol baru dinantikan karena pemerintah tidak semua pembangunan tol dikerjakan oleh Pemerintah.

"Hingga kini, belum ada usulan pembangunan tol baru. Jika ada swasta yang menjadi prakarsa membangun tol, akan diberikan diskon dan dijadikan prioritas lelang tol. Jika semua dijadikan jalan tol, tidak akan ada prakarsa," kata Hediyanto seperti dilansir Antara, Jakarta, Jumat (24/7).

Sebelumnya, Bupati Merauke Romanus Mbaraka meminta pemerintah provinsi untuk menyediakan transportasi lingkar Papua guna mendukung distribusi beras ke semua kabupaten dan kota di wilayah tersebut.

"Gubernur Papua berkomitmen beras Merauke dan wortel dari Wamena bisa mengisi semua kebutuhan kabupaten dan kota di Papua. Dalam hal ini pemprov diharapkan lebih memperhatikan transportasinya," kata Bupati Merauke Romanus Mbaraka di Jayapura, Selasa (14/7).

Menurut Romanus, untuk transportasi lingkar Papua, mungkin kereta api terlalu mahal sehingga bagi jangka pendeknya dapat menyiapkan kapal Pelindo.