Menteri Susi minta dana buat bangun gedung meski dilarang Jokowi

Di awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menegaskan pada menteri-menterinya, tidak ada pembangunan kantor pemerintah baru untuk beberapa tahun ke depan. Ini sebagai janji penghematan anggaran sekaligus reformasi birokrasi.

Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti justru mengajukan anggaran untuk pembangunan gedung baru di lingkungan kementeriannya. Dari total anggaran yang diajukan dalam pagu anggaran RAPBN-P 2015 sebesar Rp 10,594 triliun, sebagian besar dana akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Gedung Mina Bahari 4 (GMB) yang saat ini sudah berlangsung.

"Untuk bangunan GMB 4 yang sudah dibangun," kata Susi saat rapat di Komisi IV DPR di Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Menurut penjelasan Susi, selain pembangunan gedung, dana sebesar ini juga akan digunakan untuk pengawasan dan penguatan aparatur kementerian. Lalu, untuk merevitalisasi industri perikanan tangkap. Dana itu juga akan digunakan untuk subsidi Solar sekitar Rp 3,8 triliun. Sisanya akan digunakan untuk memberikan sistem informasi nelayan pintar di 30 sentra perikanan serta mendorong konversi bahan bakar minyak ke gas.

"Kita ingin merevitalisasi industri tangkap, mengupgrade nelayan, kapal yang 5-10 GT menjadi 30 GT. Konverter kit gas 2000 unit. Ini sudah dibantu Kementerian ESDM kita akan mendapatkan 50.000 unit," ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPR Edhi Prabowo mengapresiasi kinerja kementerian yang dikomandoi Susi Pudjiastuti. Realisasi APBN 2014 mampu terserap Rp 6,16 triliun atau 94,90 persen. Meningkat dari tahun sebelumnya 93,4 persen.

Dia berharap, anggaran dalam RAPBNP 2014 bisa dimaksimalkan. "Total pagu RAPBN-P 2015 Rp 10,594 triliun, jumlah yang tertinggi sejak berdiri KKP, anggaran diprioritaskan kegiatan produktif yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," tutupnya.