DPR nilai kerja kontraktor migas lamban

Dewan Perwakilan Rakyat menilai kontraktor migas lamban dalam menemukan sumber minyak baru. Ini membuat target lifting minyak Indonesia tak pernah tercapai dalam beberapa tahun terakhir.

"Tak ada penemuan itu juga karena beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas tidak menunjukkan komitmennya," ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Satya W Yudha, dalam diskusi "Mimpikah Kedaulatan Energi?" di Jakarta, Sabtu (1/11).

Padahal, lanjut Satya, kontraktor migas sudah diberikan izin untuk melakukan eksplorasi. Dia mencatat, hanya 60 dari 133 kontraktor migas berkomitmen dalam melakukan aktivitas penambangan selama tiga tahun pertama. Namun, jumlah itu menurun menjadi 33 kontraktor migas di tiga tahun kedua.

"Ini buktinya bahwa dari sekian KKKS itu tadi didominasi oleh para pemburu rente, ini yang harus dicatat bagi pemerintah sekarang," katanya.

Dia meminta pemerintahan Jokowi-Jk membenahi bisnis hulu migas. Caranya, tidak lagi mengobral izin eksplorasi migas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berjanji bakal lebih berhati-hati dalam memilih investor hulu migas. Mengingat, cadangan migas dimiliki Indonesia semakin menipis.

"Hulu nantinya harus diberikan kepada pihak yang punya kemampuan. Kita akan saring dan jangan sampai pemain hulu jatuh pada pemburu rente. Mereka beli lapangan kemudian berdagang saja tidak dieksplorasi," katanya dalam kesempatan sama.