Ekonom yakin DPR tak hambat program Jokowi

Ekonom Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih meyakini Kaum oposisi yang menguasai parlemen tak bakal menghambat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Asalkan, program-program dijalankan pemerintah baru tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia dan tak mengandung konflik kepentingan.

"Dan harus dikomunikasikan dengan baik. Kalaupun DPR menghambat, program-program baik akan didukung rakyat," kata Sri saat menjadi pembicara di hadapan puluhan pengusaha ibu kota tergabung dalam Rotary Club of Jakarta-Menteng, Selasa (21/10) malam.

Selain itu, ada hal lain membuat Sri yakin kaum oposisi tak bakal menghambat kinerja pemerintah baru. Yakni, kesamaan visi-misi ekonomi antara Jokowi-JK dengan Prabowo-Hatta, pesaing dalam Pilpres yang kini tokoh utama oposisi.

"Kalau kita lihat lebih jauh di website KPU, mereka punya visi-misi ekonomi sama. Jadi, Koalisi Merah Putih tak hanya mendukung program pemerintah, tetapi program rakyat," kata anggota tim perumus kebijakan ekonomi Jokowi-JK tersebut.

Menurut Sri, wajar jika keberadaan kaum oposisi menguasai DPR di Indonesia dikhawatirkan bakal menggoyang pemerintahan. Pasalnya, konfigurasi politik semacam ini baru pertama kali terjadi di Tanah Air.

Padahal, dominasi kaum oposisi di parlemen yang menjadi penyeimbang kekuatan eksekutif adalah hal lazim terjadi di negara maju menganut sistem presidensial.

"Juga tak ada jaminan jika DPR mendukung, program pemerintah bisa berjalan baik. Contohnya, era Presiden SBY."