Tim Jokowi soroti belanja iklan pemerintah yang gede

Deputi tim transisi Jokowi-JK, Hasto Kristianto menyebutkan pemerintahan Jokowi-JK nantinya akan fokus pada efisiensi anggaran. Salah satunya adalah dalam anggaran periklanan.

Menurut Hasto, anggaran iklan dalam pemerintah sangat besar. Ini terus terjadi karena pemerintah dan masyarakat masih berpendapat sektor pemerintahan pencipta lapangan kerja.

"Belanja iklan begitu besar, ini bukan persoalan SBY saja. Akumulasi sekian puluh tahun proses birokratis terjadi. Kenapa ini boros karena salah satunya karena pendapat pemerintah menjadi fungsi efektif menciptakan lapangan kerja," kata Hasto di Gedung BPPT, Jakarta, Jumat (12/9).

Selain itu, Jokowi saat ini menyoroti belanja IT yang sangat besar mencapai Rp 35 triliun. Padahal seharusnya yang diperbesar adalah dana pengembangan teknologi untuk menciptakan efisiensi.

"Benar benar akan kita rampingkan anggaran. Belanja modal diperbesar, dikencangkan ikat pinggang. Penghematan namun penelitian akan ditingkatkan penggerak Indonesia yang lebih maju," jelasnya.

Tim juga menyoroti, tidak efektifnya anggaran dana pengentasan kemiskinan. Saat ini terdapat 18 kementerian yang menangani kemiskinan di Indonesia. Ke depannya, anggaran kemiskinan ini akan disatukan agar tidak terjadi duplikasi fungsi.

"Sekarang ada 18 kementerian punya program pemberantasan kemiskinan dan Bansos. Misalnya Kemeperin dari Dirjen UMKM. Kemenpora ada juga. Ini terjadi duplikasi fungsi luar biasa. Ke depan akan kita lakukan integrasi," ungkapnya.