4 Dampak pemangkasan anggaran belanja pemerintah Rp 43 triliun

Pemerintah telah resmi mendapat izin untuk memangkas anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2014 sebesar Rp 43 triliun. Pemangkasan anggaran ini lebih kecil dibandingkan rencana semula yakni sebesar Rp 100 triliun.Masalah pemangkasan anggaran paling banyak terjadi dengan mitra kerja Komisi IX. Di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPJS kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.Pemerintah merasa perlu untuk memangkas anggaran belanja akibat membengkaknya belanja subsidi energi di tengah menurunnya pendapatan. Pasalnya, undang-undang mengamanatkan penjagaan defisit tak lebih dari tiga persen.Dalam APBN-P ini, asumsi makro perekonomian 2014 resmi diubah. Pertumbuhan ekonomi disepakati 5,5 persen, inflasi 5,3 persen, kurs Rp 11.600 per USD, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara 3 bulanan disepakati 6 persen, harga Indonesia Crude Oil Price (ICP) USD 105 per barel, serta lifting minyak 818.000 barel per hari. Selain itu, defisit APBN tahun ini dipatok 2,4 persen.Anggota DPR Fraksi Golkar Muhammad Oheo Sinapoy menilai APBN-P adalah bentuk kegagalan pemerintah. Oheo menolak APBN-P lantaran fokus pemerintah bukan membenahi persoalan, melainkan hanya memperbaiki portofolio agar neraca keuangan negara terlihat positif."Ini siklus setiap tahun, APBN-P sebetulnya justifikasi kegagalan pemerintah, tapi malah meminta perlindungan parlemen. Kita perlu pikirkan apa sanksi bagi menkeu dan kepala Bappenas. Jangan main-main, bukan karena ada kekuasaan, kita terima begitu saja," kata Oheo.Kini, APBN-P telah disahkan. Pertanyaan utamanya tentu, apa saja dampak pemangkasan anggaran bagi masyarakat? Berikut merdeka.com mencoba merangkumnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memastikan pemangkasan anggaran Rp 43 triliun sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 mengurangi jumlah pembukaan lapangan kerja baru.Dari awalnya pertumbuhan 5,5 persen akan menciptakan 1,4 juta kesempatan kerja, kini diperkirakan menyisakan kesempatan kerja buat 1 juta orang saja."Karena kalau APBN yang berdampak langsung itu awalnya Rp 140 triliun, sekarang menjadi Rp 122,3 triliun," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan pemangkasan anggaran belanja pemerintah berdampak pada pembangunan infrastruktur. Masyarakat nantinya bukan tidak mungkin akan jarang melihat pembangunan jalan atau jembatan baru."Itu karena ada pengurangan belanja pemerintah yang berdampak pada pembangunan infrastruktur."

Armida menilai, dengan kondisi pemangkasan anggaran, program-program pengentasan kemiskinan juga terkena dampaknya. Kendati demikian, Bappenas optimis jumlah penganggur akan tetap berada di level 6,9 juta orang hingga 7,2 juta orang tahun ini.Tingkat pengangguran terbuka juga masih dipertahankan 5,6-5,9 persen dari keseluruhan populasi. Akan tetapi, total warga miskin menjadi stagnan di angka 10,5 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Armida mengatakan, beberapa program pengentasan kemiskinan yang terpangkas adalah Program Keluarga Harapan. Dari awalnya Rp 1,8 juta per keluarga per tahun, berkurang Rp 200.000.Demikian pula Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, dananya dikurangi 11-14 persen dari yang seharusnya disalurkan. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang jadi bagian dari PNPM juga terpangkas 11,5 persen.