APBN Perubahan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengusulkan pembangunan RS Tipe B Tanjung Selor kepada DPR RI untuk mengatasi kepadatan layanan kesehatan yang kini hanya bertumpu pada satu rumah sakit rujukan.

Badan Anggaran DPR menyetujui usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022. Adapun besaran belanja negara pada APBN 2022 menjadi Rp3.106 triliun.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Muhammad Misbakhun menyoroti, rencana perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang akan dilakukan pemerintah. Menurutnya, perubahan bisa terjadi karena dinamika makro ekonomi, baik dalam maupun luar negeri.

Fraksi PDIP mengimbau Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperbaiki mekanisme perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menyusul Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang sudah dua kali melakukan perubahan pada tahun ini.

Tujuan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia) adalah untuk meningkatkan produksi serta kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Peraturan yang diteken pada Jokowi pada Rabu (24/6) tersebut berisi terkait perubahan postur APBN dan menjelaskan bahwa peraturan tersebut dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19.

Kantor Staf Presiden mengajukan pagu indikatif RABPN 2021 sebesar Rp86 miliar. Bila dibandingkan pengajuan pagu indikatif tahun sebelumnya, angka ini mengalami kenaikan sekitar 13,29 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengklaim, perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 sudah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah mengatakan perubahan APBN 2020 dilakukan pemerintah dinilai tidak akan mudah, utamanya menghadapi tantangan ke depan. Sebab, pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan mengandalkan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp654,5 triliun.

Dia menjelaskan setidaknya ada lima strategi yang digunakan pemerintah untuk menyehatkan APBN 2020 yang sempat terguncang akibat wabah corona yang melanda Tanah Air sejak Senin (2/3).

Anis menjelaskan, anggaran sebesar Rp405,1 triliun yang diumumkan pemerintah sebagai dana penanganan pandemi Covid-19, tidak muncul dengan informasi yang cukup dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan APBN 2020.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut bakal ada perubahan besar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020. Perubahan ini tak lepas dari dinamika terjadi di ekonomi dunia, termasuk adanya pandemi virus corona atau Covid-19.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pada 2014 defisit APBN sebesar Rp 220,2 triliun, kemudian naik menjadi Rp 325,2 triliun di 2015 , 2016 sebesar Rp 321,9 triliun dan 2017 sebesar Rp 349,6 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menegaskan tak adanya perubahan pada APBN menjadi yang pertama kali. Apalagi dengan defisit di bawah 2 persen.

KPK periksa perantara suap APBN-P. Eka Kamaluddin diperiksa sebagai tersangka untuk melengkapi berkas terkait kasus dugaan suap Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2018.

Staf Ahli Menteri bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Suminto, menjelaskan berdasarkan UU No 15/2017 tentang APBN 2018, anggaran pengelolaan subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan perubahan parameter realisasi harga minyak dan nilai tukar Rupiah.

Ekonom Center of Reform on Economy (CORE) Indonesia Ahmad Akbar Susamto menilai APBN tahun ini seharusnya berubah. Sebab ada perubahan mencolok dalam poin asumsi makro ekonomi, yaitu harga minyak dunia yang mengalami kenaikan.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menuturkan rencana pemerintah menambah anggaran subsidi solar sekitar Rp 10 triliun. Tambahan subsidi ini akan dimasukkan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018.

Pemerintah akan menambah alokasi subsidi untuk solar menjadi Rp 1.000 per liter dari sebelumnya Rp 500 per liter. Bersamaan dengan hal tersebut pemerintah juga berencana menambah subsidi listrik untuk PLN. Penambahan tersebut karena adanya rencana pemerintah menambah sambungan pada 1 juta sambungan pelanggan 450 VA.

Selain itu, realisasi PNBP di sektor ESDM di 2017 mencapai Rp 131,99 triliun atau 119 persen dari target Rp 111,26 triliun. PNBP dari sektor minerba Rp 40,62 triliun atau 124 persen dari target Rp 32,72 triliun. Kemudian PNBP migas Rp 88,56 triliun atau 116 persen dari target Rp 76,67 triliun.