Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng meminta pemerintah harus realistis dengan kondisi Merpati Nusantara Airlines. Caranya, dengan menyerahkan pengelolaan Merpati pada swasta.
"Merpati saya pikir pemerintah sebagai pemegang saham harus realistis. Ini kan bisa privatisasi, karena swasta bisa melakukan terbaik," ujar Tanri dalam acara bank terbaik 2014 di Jakarta, Selasa (10/6) malam.
Maskapai plat merah tersebut telah berhenti beroperasi sejak Februari 2014. Ini diakibatkan krisis finansial yang tidak bisa dikelola oleh negara dan manajemen perusahaan.
Dia mengatakan penyakit di tubuh Merpati sangat kronis, maka join venture dengan swasta cara terbaik yang bisa dilakukan. Sebab, jika dijual ke swasta banyak yang beranggapan pemerintah memiliki kepentingan. "Kalau dijual nanti dikritik padahal ingin misalnya keluar dari masalah kerugian," tegasnya.
Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya merekomendasikan pergantian Direksi Merpati Nusantara Airlines. Hal tersebut diputuskan dalam rapat dengan pendapat, Selasa (10/6).
"Komisi VI DPR menyimpulkan adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kesalahan menajemen yang dilakukan merpati," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana saat membacakan kesimpulan rapat.
Selain meminta pergantian direksi pada pemerintah, DPR Meminta pengembalian dana tunjangan profesi penerbang atau pilot yang telah diterima oleh anggota dewan komisaris dan Direktur Merpati. "Komisi VI segera membentuk Panja Merpati airlines," katanya.