Pemerintah diyakini tak mampu swasembada pangan

Pemerintah diyakini tidak mampu mewujudkan swasembada pangan, terutama di komoditas padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Sebab, pada kenyataannya, pemerintah masih tergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan masyakarat akan lima komoditas pokok tersebut.

"Mau swasembada dari mana? Faktanya saja masih banyak impor," ujar Anggota Komisi IV DPR-RI, Akbar Zulfakar, saat diskusi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Jakarta, Rabu (9/10).

Akbar mengatakan, Indonesia berada pada situasi yang ironis. Sebagai negara agraris, Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

"Indonesia, negara agraris berpenduduk kurang lebih 230 juta jiwa menjadi negara pengimpor pangan yang sangat besar," kata Akbar.

Menyitir data pemerintah, Akbar menyebut, importasi dalam jumlah besar terjadi pada sejumlah komoditas. Diantaranya Jagung lebih dari 2 juta ton per tahun, gula 1,6 juta ton per tahun, sapi 600.000 ekor. "Daging beku 30.000 ton per tahun," katanya.

Dia melanjutkan, kondisi ini diperparah oleh ketidakseriusan pemerintah untuk membangun pertanian. Akibatnya, masyarakat Indonesia yang mayoritas petani berada di bawah garis kemiskinan.

"82 persen tenaga kerja berada di pertanian, 62 persen kemiskinan yang ada terkait pertanian, 42 persen total pengangguran terbuka ada di pertanian. Padahal, pertanian itu menyangkut hidup dan mati manusia," terang dia.

Atas dasar itu, dia meminta pemerintah untuk lebih serius memikirkan nasib pertanian dalam negeri. "Beragam data yang ada sebaiknya mulai dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan di sektor pertanian," pungkas dia.