Pembangunan kilang minyak tak bisa ditunda

Ketahanan nasional di bidang energi dinilai hanya dapat diwujudkan jika pemerintah serius membangun kilang minyak. Pertamina mengklaim siap membangun kilang jika mendapat dukungan penuh pemerintah.

Salah satu dukungan yang dimaksud adalah pemberian insentif untuk pembangunan kilang. Dengan begitu, pembangunan kilang tidak akan berorientasi pada keuntungan bisnis saja.

"Pertamina siap membangun kilang. Kilang kan marjinal. Di sini dibutuhkan insentif karena kalau sekadar business to business tidak menguntungkan, artinya Pertamina kesulitan," ujar Vice President of Strategic Planning, Business Development, Investment Planning, and Risk Management Directorate PT Pertamina Ardhy Mokobombang dalam seminar bertajuk 'Menciptakan Kebijakan Energi Berorientasi Pada Ketahanan Energi Nasional' di Hotel Sangri La, Jakarta, Senin (30/9).

Pembangunan kilang mendesak dilakukan untuk mengurangi importasi BBM sekaligus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk insentif yang diharapkan datang dari pemerintah, bentuknya bisa berupa fiskal maupun non fiskal.

"Pertamina mintanya hanya fiskal dan non fiskal. Jangka panjang dampaknya akan lebih besar. UU Migas harus mengoreksi strategi pembangunan kilang dalam negeri sebagai pilihan kebijakan," kata Ardhy.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menyatakan, pembangunan kilang minyak sudah tidak dapat lagi ditunda. Sebab, kata dia, pertumbuhan kebutuhan BBM saat ini mencapai 5 persen per tahun dan diperkirakan bakal meningkat menjadi 77 juta kiloliter pada 2018.

Jika pemerintah tidak segera membangun kilang, Pertamina hanya mampu menyediakan BBM sebanyak 40 juta kiloliter.

"Saat ini adalah momentum tepat untuk memasukkan insentif kilang dalam revisi Undang-Undang Migas sedang di godok di DPR," kata Pri.