Pri Agung: kebijakan pemerintah soal biofuel basa-basi

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menilai kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan Biofuel terkesan basa-basi.

"Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belakangan ini, menurut saya, hanya basa-basi. Misalnya, mendorong penggunaan biofuel yang dampaknya baru akan dirasakan dalam jangka panjang," ujar Pri dalam seminar "Menciptakan Kebijakan Energi Nasional Berorientasi Ketahanan Energi" di Jakarta, Senin (30/9).

Pri mengatakan, hal itu diperparah dengan ketidakseriusan pemerintah dalam membuat kebijakan tata kelola minyak dan gas bumi (migas) nasional. Dia menyatakan, kebijakan itu justru mendorong peningkatan konsumsi BBM dan semakin memperlebar jurang ketimpangan antara ketersediaan dan kebutuhan energi secara nasional.

"Masalah ketahanan energi ini sudah menjadi struktural. Yang lebih parah, ini sudah menjadi masalah ketahanan ekonomi. Defisit migas kita lebih banyak karena importasi produk kilang yang sangat besar. Baru dua triwulan saja defisitnya sudah Rp 5 miliar itu dari migas saja. Tidak heran kalau rupiah terperosok demikian besar," kata Pri.

Lebih lanjut, Pri menyatakan, pemerintah perlu tegas dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional. Salah satunya dengan memenuhi kebutuhan migas nasional dengan cara membuat kilang minyak.

"Membangun kilang itu pilihannya cuma dua. Dengan modal sendiri atau mengundang investor. Kalau mau dibangun sendiri, ya, yang konsekuen. Dana subsidi BBM kan banyak, itu bisa dipakai untuk membiayai (pembuatan kilang). Kalau mau mengundang investor, ya, pemerintah harus serius. Insentif yang diminta apa, ya, berikan. Jangan setengah-setengah. Kalau negara ini serius, ya jalan. Tapi kalau pura-pura terus, jalan di tempat," pungkas Pri.