DPR desak turunan UU BPJS segera diselesaikan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta adanya pembentukan panitia kerja (panja) persiapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal tersebut dilakukan untuk mengawasi kesiapan penyelenggaraan BPJS.

"Kita minta Komisi IX ada panja BPJS. Kita minta laporan bulanan, sehingga kita tahu perkembangannya bagaimana, sosialisasinya bagaimana dan kepesertaannya bagaimana," ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Zuber Safawi, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7).

Nantinya dengan adanya panja BPJS diharapkan ada kepastian bahwa BPJS ini diselenggarakan dengan kesiapan yang baik mulai dari sisi perundang-undangan maupun dari tenaga kesehatan yang akan terlibat dalam pemberian pelayanan pada saat BPJS diterapkan kelak.

"Kami perlu kepastian kapan turunan undang-undang BPJS akan selesai. Saya khawatir kalau aturan turunan diputuskan akhir bulan Desember, lalu kapan akan ada sosialisasi aturan turunan itu," kata dia.

Zuber menambahkan saat ini penyelenggara BPJS harus melakukan sosialisasi tentang adanya BPJS serta peraturan-peraturan BPJS. Pasalnya, di daerah belum banyak yang mengetahui tentang adanya BPJS pada 2014 mendatang.

"Sampai di mana sosialisasi ini dilakukan. Karena ini menjadi penting, karena masyarakat ini menyampaikan tentang UU BPJS yang akan terlaksana 2014, kalau tidak tersosialisasikan dengan baik, kesalahpahaman mudah terjadi," pungkas dia.