Tak didukung infrastruktur, ekonomi Indonesia bisa melambat

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah mendapat peringkat layak investasi, terancam menurun apabila tidak didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kunci pendukung derasnya aliran dana investasi yang masuk ke Tanah Air.

Menteri Perencanaan Pembangungan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan meskipun anggaran untuk infrastruktur di APBN semakin ditingkatkan, namun pembangunan tersebut hanya untuk infrastruktur dasar saja.

"Sehingga investasi di infrastruktur lain yang sifatnya revenue generating itu perlu terobosan tidak hanya dari APBN, tapi peran BUMN dan swasta," kata Armida di Hotel Borobudur, Senin (26/11).

Armida mencontohkan, investasi infrastruktur yang bisa berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan seperti pembangunan pelabuhan, bandara dan penunjang perekonomian lain harus terus ditingkatkan. Pasalnya apabila investasi infrastruktur tidak bisa mengejar permintaan pasar, maka akan menjadi masalah.

"Ini akan mengerem pertumbuhan kalau investasinya tidak mengejar (pertumbuhan investasi)," ungkapnya.

Armida mengakui secara total investasi infrastruktur dalam negeri belum mencapai standar peraturan investasi infrastruktur minimal 5 persen dari Produk Domestik Bruto.

Untuk tahun 2012, total investasi infrastruktur Indonesia sebesar Rp 385,2 triliun atau 4,51 persen dari PDB. Sedangkan 2013 direncanakan hanya mencapai sebesar Rp 438,1 triliun atau 4,72 persen.

Investasi ini, menurutnya, masih tertinggal jauh dari China dan India yang sejak 2005 sudah mencapai di atas 7 persen dari PDB. Sementara Indonesia baru mencapai sekitar 4,5 persen sampai 5 persen dari PDB.