Prancis Stop Aktivitas SMA hingga Akhir Pekan Imbas Protes Pelajar

Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menangguhkan kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah menengah atas (SMA) hingga akhir pekan, menyusul meluasnya aksi protes yang menuntut reformasi pendidikan di berbagai wilayah.

Pada Selasa, polisi menembakkan gas air mata ke arah pelajar yang memblokade sejumlah SMA, sementara ratusan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota. Dikutip dari Al Jazeera, Rabu (7/10/2026), tuntutan yang disuarakan antara lain penggantian guru yang tidak hadir, waktu istirahat makan siang yang lebih panjang, serta perubahan durasi jam sekolah.

Pemerintah memperkirakan jumlah peserta aksi secara nasional mencapai sekitar 250.000 orang. Namun, penyelenggara menyebut keterlibatan pelajar dan aktivis mendekati 500.000 orang. Serikat Pelajar Sekolah Menengah Prancis menyatakan hampir 2.000 sekolah menengah diblokade atau ditutup selama sehari.

Jurnalis Al Jazeera, Natacha Butler, melaporkan semakin banyak kelompok yang terlibat dalam aksi tersebut. "Kami melihat orang-orang dari berbagai serikat pekerja—seperti serikat petani, pekerja energi, dan serikat guru—yang juga mengatakan mereka akan turun ke jalan untuk mendukung para pelajar," kata Butler.

Menurut Butler, orang tua dan guru juga turut mendampingi di lapangan, baik untuk menunjukkan dukungan kepada pelajar maupun untuk melindungi mereka dari potensi penyusup yang memicu kerusuhan serta kekhawatiran atas penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi.

Di Marseille, Nantes, dan Lyon, massa membawa berbagai spanduk, di antaranya bertuliskan "mereka sebenarnya tidak peduli kepada kami" dan "bertahan hidup atau belajar". Sementara itu, di Strasbourg, Lyon, dan Rennes, aksi sempat berubah menjadi kekerasan; polisi kembali menembakkan gas air mata, sementara demonstran membakar benda-benda di jalan dan melemparkan proyektil.

Hugo Vetzel, lulusan SMA di Strasbourg yang baru menyelesaikan sekolah dan bersiap melanjutkan pendidikan ke universitas, menyampaikan kekecewaannya.

"Ketika jawabannya adalah kekerasan, itu berarti demokrasi tidak lagi bekerja," kata Hugo Vetzel.

"Ada kesenjangan yang begitu besar antara para elite dan kami," lanjutnya.

Gelombang protes bermula sekitar dua pekan lalu di kawasan pinggiran Paris yang paling miskin, sebelum menyebar ke berbagai wilayah. Pemerintah menyebut gerakan ini telah berubah menjadi kekerasan perkotaan dan mengerahkan polisi antihuru-hara ke sejumlah lokasi.

"Membakar sekolah tidak akan memperbaiki kondisi bangunan sekolah," kata Lecornu saat mengumumkan penghentian kegiatan belajar mengajar. Ia menyebut jeda ini memberi ruang bagi kepala sekolah, guru, dan siswa untuk menjalankan "demokrasi internal" dalam menangani persoalan terkait kondisi sekolah.

Lecornu juga memerintahkan para menteri merespons tuntutan pelajar hingga akhir Oktober. Pemerintah, kata dia, akan mengkaji perbaikan gedung-gedung sekolah yang sudah lama.

Namun, Butler menyoroti tantangan anggaran. "Prancis dipenuhi utang; Prancis menghadapi krisis anggaran yang nyata. Dari mana uang itu berasal untuk memasukkan anggaran ke layanan publik?" kata Butler.

Kementerian Dalam Negeri Prancis menyatakan telah menangkap 6.100 orang sejak aksi dimulai, sebagian besar berusia di bawah 18 tahun. Kementerian Kehakiman menyebut lebih dari 1.800 orang akan dituntut, termasuk 1.483 anak di bawah umur. Menurut Lecornu, sedikitnya 215 remaja dan 715 polisi terluka selama rangkaian aksi.

Pada Senin, tangan seorang remaja berusia 15 tahun hancur dalam bentrokan antara pelajar SMA dan polisi di Lens, Prancis utara. Pemerintah menyebut sekitar 200 hingga 250 demonstran melemparkan benda ke arah polisi. Surat kabar La Voix du Nord melaporkan remaja tersebut kehilangan tangan dan sebagian lengannya setelah mengambil sebuah granat polisi saat aksi berlangsung.

Trump Soroti Protes di Prancis

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ikut mengomentari situasi di Prancis dengan mengaitkannya pada migrasi dan umat Muslim, tanpa menyertakan bukti.

Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyebut kondisi itu sebagai dampak "migrasi massal yang tidak terkendali". Ia juga menulis bahwa persoalan ini bukan tentang sekolah, melainkan tentang Islam yang ingin mengambil alih Prancis yang pernah menjadi negara besar.

Pada Agustus lalu, Trump juga menyebut seorang kandidat Partai Demokrat dalam pemilihan sela AS sebagai "jihadis". Pernyataan itu tampaknya merujuk pada kandidat Muslim dari Partai Demokrat, Abdul El-Sayed, setelah ia memenangkan nominasi partainya untuk pemilihan pendahuluan di Michigan pada pekan sebelumnya.

Para pegiat menilai pernyataan seperti itu mendorong berkembangnya wacana Islamofobia di kalangan anggota parlemen dan pejabat Partai Republik, yang ditujukan untuk menarik dukungan pemilih sayap kanan menjelang pemungutan suara pada November.