Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim. Sebab, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan tengah melakukan perjalanan dinas keluar negeri.

"Pak Luhut tugas ke luar negeri," kata Sekertaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar kepada wartawan, Jakarta, Rabu (2/12).

Dalam surat yang ditandatangani Menteri Sekretariat Negara, Pratikno, Menko Luhut akan menjalani perjalanan dinas selama tanggal 2-10 Desember 2020. Permintaan izin perjalanan dinas tersebut pun telah diajukan Menko Luhut kepada presiden sejak tanggal 22 November 2020.

"Pada intinya memohon kepada bapak presiden untuk melakukan perjalanan dinas keluar negeri pada tanggal 2-10 Desember," tulis Pratikno dalam surat tersebut.

"Kami beritahukan bapak presiden berkenan menunjuk menteri pertanian untuk menggantikan menteri koordinator kemaritiman dan investasi sebagai menteri kelautan dan perikanan ad interim," tulis Pratikno dalam surat tersebut.

Luhut Akui Tak Mau Lama-Lama Jadi Menteri KKP Ad Interim

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak ingin lama-lama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Ad Interim. Sebab, dia memiliki setumpuk pekerjaan yang perlu diselesaikan.

"Soal jabatan ini saya juga tidak mau lama-lama, pekerjaan saya banyak kok," kata Luhut di Jakarta, Jumat (27/11).

Dia mengaku tidak tahu orang yang bakal menggantikan Edhy sebagai Menteri KKP. Sebab yang jabatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. "Tanya presiden. Mana saya tahu kalau itu (kandidat calon menteri)," kata Luhut.

Sementara itu, terkait jabatan Dirjen yang kosong di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Luhut mengatakan telah digantikan. Namun dia tidak menyebut pengganti sejumlah jabatan kosong tersebut.

"Sudah diangkat, tidak ada masalah, tidak ada satu pun masalah di sini dalam pekerjaan," kata dia.

Di menambahkan semua telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait pemeriksaan yang berlangsung di KPK, Luhut meminta lembaga anti rasuah itu melakukan pemeriksaan sebagai ketentuan yang ada.

"Saya minta KPK juga periksa sesuai ketentuan yang bagus saja. Jangan berlebihan enggak semua orang jelek, ada yang baik," kata dia.