Pesan Menohok Luhut soal Demo Indonesia Gelap: Yang Gelap Kau, Bukan Indonesia

Luhut mengatakan bahwa persoalan kesulitan mencari pekerjaan tidak hanya terjadi di Indonesia.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan merespons aksi demontrasi mahasiswa dengan tema 'Indonesia Gelap'.

Aksi ini menjadi bentuk kritik mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dianggap merugikan rakyat, termasuk dalam pembukaan lapangan kerja.

Luhut mengatakan bahwa persoalan kesulitan mencari pekerjaan tidak hanya terjadi di Indonesia. Menurutnya, susah mencari kerja juga terjadi di negara maju sekelas Amerika Serikat (AS).

"Ada orang bilang oh di sini lapangan kerja kurang, di mana yang lapangan kerja enggak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana saja bermasalah," kata Luhut dalam acara Kumparan The Economic Insight 2024 di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2).

Luhut menekankan, pemerintah terus berupaya untuk menciptakan pasar kerja untuk mengurangi angka pengangguran.  Dia menyebut pemerintah telah memberdayakan sekitar 300 generasi muda untuk bekerja di ekosistem government technology atau govtech.

"Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana-sini, itu," kesal dia.

Dia juga menekankan bahwa anak muda yang telah diberdayakan pemerintah mengaku bangga bekerja dan menjadi orang Indonesia. Luhut menekankan pemerintah Prabowo terus berupaya mendorong talenta muda di Indonesia untuk mendorong digitalisasi.

"Anak-anak muda kegiatan di Peruri sekarang. Mereka tuh kerja selesai keuangan ini, itu melakukan pekerjaan ini. Dan mereka bilang kami bangga jadi orang Indonesia. Karena kami melihat harapan bahwa kemampuan kami digunakan untuk ini," tandasnya.

Ramai soal Indonesia Gelap

Sebelumnya, tagar #IndonesiaGelap tiba-tiba menjadi populer di media sosial X (Twitter) pada tanggal 17 Februari 2025, dengan ribuan postingan yang membahas protes terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Isu ini kemudian mendapatkan banyak respons dari netizen sebagai gambaran ketidakpuasan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap tidak mendukung kepentingan rakyat.

Dalam postingan di akun Aliansi BEM Seluruh Indonesia, dijelaskan bahwa tanda pagar ini melambangkan perlawanan dari mahasiswa dan aktivis sosial.

"Bersama surat ini kami ingin menyerukan rapatkan barisan dan menyampaikan Kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengenai situasi bangsa kita hari ini makin gelap kebijakannya yang hari demi hari makin mencengkamkan dan menyengsarakan rakyat, " tulis unggahan di Instagram Aliansi BEM Seluruh Indonesia.

Dalam demonstrasi ini, mahasiswa bersama masyarakat sipil mengungkapkan berbagai tuntutan penting kepada pemerintah, termasuk di bidang kebijakan ekonomi, hukum, dan hak asasi manusia. Mereka menuntut perubahan yang berarti untuk memperbaiki keadaan yang ada saat ini.

Salah satu tuntutan paling utama adalah pencabutan instruksi presiden yang berkaitan dengan pemangkasan anggaran yang tidak menguntungkan masyarakat. Di samping itu, mereka mendesak Prabowo untuk membatalkan kebijakan RUU Minerba yang mengizinkan perguruan tinggi mengelola tambang.